Bawaslu Kekurangan 5.269 Pengawas TPS

SERANG, (KB).- Proses rekrutmen pengawas tempat pemilihan suara (TPS) Pemilu 2019 di Banten diperpanjang selama 3 hari. Sebab, kuota pendaftar yang mengikuti rekrutmen di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari masing-masing kabupaten/kota, belum terpenuhi bahkan masih kekurangan sebanyak 5.269 orang lagi.

Koordinator Divisi SDM Bawaslu Banten M. Nasehudin mengatakan, hingga 20 Februari 2019, baru sekitar 28.219 orang yang sudah mendaftar menjadi calon petugas pengawas TPS. Padahal, sebelum dikukuhkan pada 25 Maret nanti, Bawaslu setidaknya membutuhkan 33.488 petugas yang mengawasi TPS di Banten untuk Pemilu 2019.

“Sampai sekarang kita masih nunggu update. Berdasarkan data terakhir, itu baru 84,44 persen atau 28.219 orang yang telah mendaftar sebagai calon petugas pengawas TPS melalui website Bawaslu,” kata Nasehudin saat dihubungi Kabar Banten melalui sambungan telepon seluler, Kamis (21/2/2019).

Menurut Nasehudin, pendaftaran calon petugas pengawas TPS akan ditutup pada hari ini (kemarin). Jika kuota pendaftar belum memenuhi kebutuhan, Bawaslu akan memperpanjang proses rekrutmen tersebut hingga jumlah petugas pengawas TPS bisa terpenuhi di seluruh wilayah di Banten. “Hari ini (kemarin) kita nunggu updatenya hingga pukul 00.00. Kalau kurang, kita perpanjang 3 hari lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, untuk masyarakat yang berminat mendaftarkan diri sebagai calon petugas pengawas TPS, hanya perlu memenui beberapa persyaratan. Di antaranya, sudah berumur minimal 25 tahun dan minimal lulusan tingkat SLTA.

“Berkasnya ini tinggal dilengkapi saja. Diutamakan juga warga setempat untuk calon pengawas TPS. Dia juga tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, dan integritasnya tentang pengawasan kepemiluan di tingkat TPS harus bagus,” tutur Nasehudin.

Jika lolos persyaratan administrasi, para calon pendaftar akan langsung dites wawancara oleh sejumlah komisioner Bawaslu. Penekannya adalah para calon pendaftar harus punya wawasan dan pengalaman tentang penyelenggaraan kepemiluan.

“Kita harapkan memang yang sudah punya pengalaman. Tapi tidak menutup kemungkinan terhadap orang-orang baru juga yang punya minat dan keinginan menjadi penyelenggara di tingkat TPS. Karena kalau semua sudah lewat seleksi administrasi dan wawancara, kita lakukan bintek kepada mereka terkait bagaimana tugas pengawasan di TPS,” ucap Nasehudin.

Menurut Nasehudin, jika perpanjangan selama 3 hari untuk proses rekrutmen pengawas TPS belum memenuhi jumlah kuota, Bawaslu sudah menyiapkan sejumlah antisipasi. Di antaranya, dengan mekanisme pengambilan personel yang berdomisili di desa terdekat.

“Kalau masih kurang, kita bisa ambil dari TPS sebelah atau desa terdekat untuk kita tarik. Karena bisa jadi, di salah satu desa itu malah membeludak pendaftarnya dibandingkan desa lain yang kekurangan,” kata Nasehudin.

Antisipasi terakhir jika kuota pengawas TPS masih kurang, kata dia, Bawaslu akan menugaskan para staf kesekretariatan di masing-masing Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Desa agar terjun menjadi personel pengawas TPS. “Alternatif terakhir itu kalau masih kekurangan. Nanti pengukuhan tanggal 25 Maret,” ujar Nasehudin. (Rifat Alhamidi/SJ)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here