Bawaslu Banten Proses 120 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

SERANG, (KB).- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten memproses sebanyak 120 kasus dugaan pelanggaran pemilu 2019 sejak mulai proses tahapan pemilu hingga masa kampanye.

Anggota Bawaslu Banten Badrul Munir mengatakan, dalam penanganan berbagai laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu dibagi dalam lima kategori, yakni pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, etik dan pelanggaran lainnya.

“Bawaslu memproses 120 dugaan pelanggaran, di antaranya 80 kasus yang berasal dari temuan Bawaslu di lapangan dan 40 laporan masyarakat,” kata Badrul Munir dalam ekspose kesiapan Bawaslu melakukan pengawasan di masa tenang dan pemungutan suara, Sabtu (13/4/2019).

Dari 120 kasus dugaan pelanggaran tersebut, kata dia, yang diregistrasi oleh Bawaslu sebanyak 92 kasus, terdiri dari 15 laporan atau temuan kategori administrasi, 18 kasus pelanggaran pidana, 8 kasus dugaan pelanggaran etik dan 17 kasus dugaan pelanggaran lainnya. “Sebanyak 31 laporan dan temuan tidak terbukti,” katanya.

Ia mengatakan, laporan dan temuan yang diproses Bawaslu tersebut diterima atau ditemukan sejak awal prose pemilu hingga masa kampanye selesai.

“Pada masa kampanye, ada indikasi pelanggaran juga seperti bawa anak-anak, penggunaan fasilitas pemerintah dan kampanye di luar titik yang sudah ditentukan,” ujar Badrul.

Anggota Bawaslu Banten Samani menambahkan, terkait indeks kerawanan Pemilu 2019, Banten menempati rangking ke lima secara nasional setelah Papua, Yogyakarta, Jawa Barat dan Sumatera Barat.

“Indeks kerawanan pemilu di masing-masing kabupaten/kota di Banten yang di atas rata-rata nasional adalah di Pandeglang 61,2 persen, Kabupaten Serang 50,3 persen, Kota Cilegon 50,3 persen dan Kota Tangerang 50 persen. Ada empat indikator indek kerawanan pemilu, yakni sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi dan partisipasi,” tutur Samani. (MH/Ant)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here