Batal Dikelola Kecamatan Rp 6,1 M, Anggaran Sampah Belum Dialihkan

SERANG, (KB).- Sebanyak Rp 6,1 miliar anggaran untuk operasional pengelolaan sampah di tujuh kecamatan belum dialihkan. Padahal, saat ini pengalihan pengelolaan tersebut telah dianulir dan kewenangan pengelolaannya dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Kepala Bidang Pertamanan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Asep Herdiana mengatakan, penarikan kembali kewenangan pengelolaan sampah dari tujuh kecamatan itu merupakan kebijakan pimpinan daerah. Sebab, Pemkab Serang belum mempunyai regulasi yang mengatur pengalihan tersebut. Namun meski pengelolaan sampah telah dikembalikan ke DLH, untuk anggaran pengelolaannya saat ini masih berada di kecamatan.

”Ya jadi kendala, enggak bisa digunakan. Bagaimana solusinya itu unsur pimpinan nantinya. Kita masih tunggu solusinya,” katanya, Kamis (1/3/2018). Asep mengatakan, pihaknya sekarang masih menunggu proses pemindahan anggaran dari kecamatan ke DLH. Anggaran yang ada di tujuh kecamatan mencapai Rp 6,1 miliar. ”Nanti regulasinya bagaimana kita menyesuaikan,” ucapnya.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Erwana mengatakan, pengembalian pengelolaan sampah ke dinas lingkungan hidup tersebut dikarenakan dalam undang-undang tidak diperbolehkan. Dalam aturannya dikatakan, tidak boleh kewenangan suatu organisasi perangkat daerah (OPD) diserahkan kepada kecamatan secara penuh. ”Khususnya masalah sampah. Sebab, kalau itu tetap diserahkan maka OPD itu harus dihilangkan, tugasnya apa nanti. Tugasnya jadi enggak ada,” ujarnya.

Agus menjelaskan, sebelumnya dalam penyerahan pengelolaan itu, tujuh kecamatan akan mengelola sepenuhnya. Oleh karena itu, pengalihan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, saat ini pelaksanaan pengelolaan sampah tetap dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup. ”Tapi yang kecilnya dari masyarakat ke TPS itu bisa oleh camat. Jadi yang dari TPS ke TPA itu enggak boleh. Dari rumah ke TPS saja kalau kecamatan,” tuturnya.

Sementara, untuk anggaran yang ada di kecamatan, akan dikembalikan ke DLH. Saat ini pengembalian anggaran sedang diproses. ”Sedang diproses karena itu sudah masuk kesana, nanti dalam perubahan perbup kita masukan itu,” ucapnya. Agus mengatakan, meski sudah dialihkan ke kecamatan, namun anggaran itu berada di kas daerah. Anggaran dimohonkan per bulan oleh penggunanya. ”Tapi sekarang tidak bisa oleh camat karena dialihkan. Sekarang anggaran masih masuk di kecamatan, jadi nunggu perbup dulu nanti kita alihkan ke LH. Sekarang ditangani oleh LH juga,” ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, pengalihan pengelolaan sampah sejak 1 Januari tersebut merupakan inisiatif pemerintah daerah. Tujuannya agar lebih memudahkan dalam pelayanan, terutama beberapa titik yang dinilai sudah menumpuk sampahnya. ”Supaya nanti beban OPD itu lebih ringan, saya kira seperti itu. Tapi ada rapat lanjutan dari organisasi waktu itu se-Indonesia, ada masukan yang seperti itu jawabannya seperti itu (tidak diperbolehkan),” katanya. (DN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here