Banyak yang Tersangkut Pidana, Dewan Pertanyakan Pembinaan ASN

CILEGON, (KB).- Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mempertanyakan pola pembinaan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Sebab, belakangan ini banyak ASN Pemkot Cilegon yang tersangkut pidana, di antaranya tertangkapnya oknum petugas pasar oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). “Kami prihatin atas kasus dugaan pungli yang melibatkan oknum ASN di UPTD Pasar Blok F berinisial D,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik, Ahad (22/10/2017).

Kasus pungli tersebut korbannya para pedagang kecil yang untungnya tak seberapa, namun akibatnya mencoreng keluarga besar ASN Pemkot Cilegon.  “Saya mendapat informasi nilai yang di-pungli itu juga kecil, hal itu perlu menjadi perhatian kami semua. Jangan sampai kejadian tersebut diabaikan,” tuturnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menindak tegas oknum yang diduga melakukan pungli di Pasar Blok F. Menurut dia, apapun bentuk pungli baik kecil maupun besar tersebut merugikan masyarakat. Sebab, jika hal kecil dibiarkan nantinya menjadi besar. “Apalagi masalahnya menyangkut hidup orang banyak, pasar itu tempatnya ekonomi rakyat, kami harap tidak ada lagi masalah seperti ini,” ujarnya.

Senada dikatakan anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Ahmad Efendi. Ia meminta, agar pola pembinaan ASN diperketat, jangan sampai seminggu pembinaan, sebulan lupa. “Belum hilang, kasus narkoba yang melibatkan ASN di Pulomerak, sekarang pungli, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kami, ada apa dengan ASN Cilegon, sudahkah pola pembinaan tersebut berjalan. Kami menyayangkan adanya kejadian tersebut,” ucapnya.

Ia berharap, bukan saja pola pembinaan, akan tetapi pengawasan secara rutin juga harus dilakukan, meskipun kecil, namanya pungli tetap tidak dibenarkan. “Barangkali ada sistem yang salah atau perlu pembinaan dan pengawasan yang ketat, untuk itu kami berharap, ke depan tidak ada kejadian yang demikian apapun tanpa melibatkan unsur ASN,” tuturnya.

Sehubungan itu, Komisi II DPRD Kota Cilegon akan segera memanggil pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon membahas kasus dugaan pungli retribusi kepada para pedagang di Pasar Blok F. Anggota Komisi II, Yusuf Amin menyatakan, Komisi II akan meminta klarifikasi hal tersebut. “Nanti kami akan rapat komisi, kami juga akan panggil dinas terkait. Senin, sekaligus membahas mitra kerja dengan OPD-OPD,” katanya. (HS)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here