Rabu, 20 Juni 2018

Banyak Reklame Bodong di Kota Serang

SERANG, (KB).- Baliho maupun reklame iklan yang dipasang di sejumlah titik di Kota Serang, ternyata banyak yang tak berizin atau bodong. Hal tersebut menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). “Masih banyak yang bodong, tidak membayar pajak. Salah satunya iklan merek handphone yang biasa dilihat, itu masih banyak yang tidak bayar pajak,” kata Kepala Bidang Pendapatan Non-Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Tanah serta Bangunan (BPHTB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Tubagus Agus Suryadin kepada Kabar Banten, Jumat (9/3/2018).

Atas kondisi tersebut, BPKAD terus berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Serang, untuk menurunkan baliho iklan bodong tersebut. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kota Serang untuk menurunkan baliho atau reklame perusahaan-perusahaan yang tidak membayar pajak,” tuturnya. Meski demikian, tidak disebutkan jumlah baliho iklan yang dianggap bodong tersebut. Ia mengungkapkan, saat ini target PAD Kota Serang yang bersumber dari pajak daerah 2018 menjadi Rp 55.860.000.000 dari sebelumnya Rp 47.390.000.000 atau meningkat Rp 8.470.000.000.

Peningkatan tersebut dipengaruhi adanya wajib pajak (WP) baru di Kota Serang. “Peningkatan ini, karena adanya beberapa WP baru dan kami diharapkan WP dapat mematuhi kebijakan yang berlaku,” ujarnya. Untuk WP baru, terdapat beberapa investor yang mulai membuka usahanya di Kota Serang, seperti usaha di bidang restoran dan hiburan. Tidak hanya itu, saat ini diyakini semakin banyak pemasangan reklame oleh WP untuk melakukan promosi.

“Kami itu kan punya 11 sumber pajak, yaitu hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), parkir, air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB, galian C, serta burung wallet. Namun, yang tidak kami pungut pajaknya itu pajak burung walet dan galian C, karena porsinya tidak memungkinkan untuk dipungut,” ucapnya. Ia menjelaskan, sumber pajak yang menyumbang lebih banyak PAD, yaitu restoran dan PPJ. Hal tersebut berdasarkan kondisi dan potensi, dari jumlah restoran yang ada, maka dapat dihitung estimasi targetnya.

“Jadi, keinginan kami ingin lebih tinggi lagi pendapatannya, tapi kondisi dan situasinya seperti ini. Hotel saja hanya sebatas singgah,” katanya. Menurut dia, upaya yang dilakukan BPKAD Kota Serang, yaitu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki usaha. Selain itu, juga melakukan koordinasi dan pemeriksaan catatan buku dan keuangan serta laporan. “Khawatir menyalahi aturan,” ujarnya. (TM)***


Sekilas Info

Para Calon Anggota Legislatif Wajib Tahu Ini

SERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *