Banyak Perusahaan tak Kantongi IPAL

SERANG, (KB).- Aktivis Lingkungan Riung Hijau mendesak perusahaan di wilayah Kabupaten Serang memiliki instalasi pembuangan air limbah (IPAL) dan juga polutan sesuai standar untuk memantau udara. Sebab, banyak perusahaan di Kabupaten Serang belum memiliki IPAL maupun polutan, sehingga berdampak pada pencemaran di lingkungan sekitar.

Ketua Lembaga Kemasyarakatan Riung Hijau, Anton Susilo mengatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melayangkan surat ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Melalui surat tersebut, dia ingin melakukan diskusi terkait pengawasan limbah B3 di wilayah Kabupaten Serang. “Itu ke DLH, tapi belum ada jawaban,” katanya kepada Kabar Banten, Selasa (31/10/2017).

Ia menuturkan, melalui surat tersebut juga mendesak Pemkab Serang, agar memperketat pengawasan IPAL perusahaan. Baik itu untuk limbah cair maupun padat. Sebab, dengan pengawasan yang lemah, dampak yang timbul sangat merugikan masyarakat.  “Kalau limbah padat itu ke udara semacam di Bojonegara, itu udaranya sudah enggak baik, banyak yang numpuk di situ, jadi harus diperbaiki gimana. Jadi, ke pencemaran udara. Masih kurang pengawasan IPAL dan B3,” tuturnya.

Menurut dia, hampir seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Serang belum memiliki IPAL maupun polutan. Terkait berapa banyak limbah B3 yang dihasilkan perusahaan, dia menuturkan, belum menghitung secara definitif.  “Berapa banyaknya belum didefinisikan, kalau misalkan limbah padat itu belum dihitung kandungannya. Kan itu yang mencemari udara, jadi saya sarankan ke pemerintah harus punya polutan untuk memantau udara. Kabupaten atau perusahaan harus punya,” ujarnya.

Terkait polutan, dia mengatakan, tidak ada pengecualian. Semua industri yang bergerak di bidang apapun, harus memiliki polutan. Dengan memiliki polutan, maka masyarakat bisa mengetahui kualitas udara di sekitarnya.  “Agar tahu mana yang biru, kuning, dan merah, ini mah enggak ada. Masyarakat tahunya bau saja, enggak ada semacam polutan itu. Misalnya di sini kuning kurang baik udaranya, terus merah jadi perlu dikampanyekan,” ucapnya.

Menurut dia, selama ini pemerintah selalu beralasan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan. Padahal, persoalan SDM tersbeut tidak selalu menjadi persoalan yang menghambat. “Saya carikan solusinya itu, harus ada polutan biar bisa nge-link dan ada server-nya di kabupaten. Jadi, semua itu alat mesin di taruh di perusahan dan punya server di kabupaten dan kalau merah bunyi ketahuan perusahaan mana, jadi tidak terfokus masalah SDM yang kurang. Saya kasih solusi, bukan kasih masalah saja,” katanya.

Sampai sejauh ini, dampak akibat tak adanya IPAL dan juga polutan tersebut cukup dirasakan beberapa wilayah di Kabupaten Serang.  “Kalau terdampak itu, Serang Timurnya ada Kragilan, Cikande, dan Kopo. Serang Utara itu Carenang, Tanara, serta Tirtayasa. Barat itu Puloampel dan Bojonegara, itu harus. Makanya, kami desak perusahaan itu, agar punya kontroling, kan itu ada mesinnya di Kementerian Lingkungan Hidup Pusat, yang buat orang Indonesia sendiri,” ucapnya. (DN)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here