Banyak Pejabat Belum Serahkan LHKPN

SERANG, (KB).- Sebanyak 18 pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang belum memperbarui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2017/2018. Hal tersebut diduga, karena adanya perubahan mekanisme pelaporan dari manual menjadi online, sehingga harus menyesuaikan.

Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, di Pemerintahan Kabupaten Serang ada 18 orang pejabat eselon II yang belum memperbarui LHKPN 2017/2018 dan 50 anggota DPRD Kabupaten Serang.

Saat ini, sistem pelaporan tersebut bersifat online. Bagi mereka yang mendapatkan kesulitan dipersilakan untuk melaporkan ke BKPSDM. “Nanti akan dipandu BKPSDM untuk memperbarui,” katanya, Selasa (23/10/2018).

Ia berharap, agar semua segera melaporkan, kecuali bagi yang sudah memasuki masa pensiun. “Kami harapkan semuanya kecuali yang mau pensiun. Saya harapkan semuanya sudah memperbarui. Imbauan kami juga pada anggota dewan, karena itu diminta KPK,” ujarnya.

Ia menargetkan, maksimal pada Februari 2019 semua sudah melaporkannya. Ia menuturkan, jika dalam mekanisme pelaporan kali ini banyak yang kesulitan dalam mengisi formulirnya. “Pokoknya secepatnya, karena nantinya kami harus memperbarui LHKPN masing-masing. Itu kan 2017-2018 itu maksimal Februari dilakukan. Karena, sekarang ada klinik LHKPN di BKPSDM, jadi ada guide-nya,” ucapnya.

Sementara, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, jika dia juga belum memperbarui LHKPN. “LHKPN ini ada perubahan tahun kemarin kami manual permintaan KPK, sekarang online dan ada semacam data yang diminta lagi, jadi harus mendata lagi dan butuh waktu,” tuturnya.

Meski demikian, dia berjanji akan segera menyelesaikan pelaporan tersebut. “Karena, data aset ditarik lagi sampai 2010, karena ada aset yang dijual itu kapan ke siapa, jadi harus buka lagi,” katanya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here