Banyak Jabatan Kosong Bisa Hambat Percepatan Pelayanan, Reformasi Birokrasi tak Berjalan Baik

SERANG, (KB).- Kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten, sampai saat ini masih terus berlangsung hingga diisi pelaksanaan tugas (plt) dalam waktu yang cukup panjang.

Kondisi tersebut menandakan reformasi birokrasi kurang berjalan baik. Sebab, keterbatasan wewenang pelaksana tugas bisa menghambat percepatan pelayanan sebagai salah satu item reformasi birokrasi.

“Kurang berjalan dengan bagus reformasi birokrasi kita. Karena salah satu item reformasi birokrasi itukan percepatan pelayanan. Kalau misalnya masih plt duduk pelayanan kepada masyarakat itukan kurang jalan dengan maksimal. Sedangkan masyarakat inikan butuh pelayanan, butuh kepastian. Gimana mau pasti pelayanan kepada masyarakat, sedangkan yang duduk pelaksana tugas,” kata akademisi Untirta Suwaib Amirudin melalui sambungan seluler, Rabu (29/1/2020).

Reformasi birokrasi, menurut dia, merupakan program untuk menghilangkan kebiasaan buruk dalam birokrasi. Kemudian, diubah menjadi hal baik dan lebih progresif. Salah satu contohnya dalam bidang pelayanan, dari yang tadinya lambat menjadi lebih cepat.

“Kalau kita bicara reformasi birokrasi, kan sebenarnya kan kita ingin menghilangkan budaya yang lama, melahirkan sebuah budaya yang baru yang lebih profresif,” katanya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bidang percepatan pelayanan, kata dia, akan sulit dilaksanakan oleh OPD yang kepalanya dijabat plt. Sebab, plt memiliki kewenangan terbatas dibanding pejabat definitif. Plt tak dapat mengambil kebijakan strategis atau hanya memiliki kewenangan untuk urusan yang lebih bersifat administratif.

“Lebih kepada hal-hal administratif aja. Sedangakan dari kebijakan strategis ya itu enggak bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Dia mendorong Pemprov Banten segera melakukan pengisian terhadap jabatan kosong atau yang sedang dijabat plt. Salah satunya dengan lelang jabatan.

“Jangan sampai kebijakan sudah harus berjalan dengan baik, ternyata lambat karena kan plt. Jadi semakin lama plt duduk, semakin lambat birokrasi berjalan,” tuturnya.

Indikator yang harus selalu dikedepan dalam pengisian jabatan, kata dia, adalah kualitas pejabat bersangkutan. Hal tersebut dilihat dari rekam jejak ataupun hasil penilaian yang dilakukan timsel.

“Itu harus mengarahkan bahwa kadis (kepala dinas) itu merupakan jabatan struktur, kemudian lebih diarahkan kepada prestasi pengalaman kerja,” katanya.

Selain melakukan pengisian jabatan, pemprov juga harus memiliki perencanaan matang dalam penataan stuktur pimpinan OPD. Pemprov harus memetakan OPD mana saja yang berpotensi kosong, misalnya akibat pejabatnya akan pensiun.

Hasil pemetaan itu kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan open biding lebih awal. Sehingga OPD yang ditinggalkan tak terlalu lama dalam kondisi kosong.

“Pemprov itu harus punya prediksi, jangan sampai (dibiarkan) saat sudah tahu akan ada pensiun, akan ada yang digeser misalnya,” ucapnya.

Evaluasi dan uji kompetensi

Kepala BKD Banten Komarudin mengatakan, pengisian jabatan yang kosong di lingkungan Pemprov Banten akan segera dilakukan. Saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi dan uji kompetensi terhadap enam kepala OPD Pemprov Banten, yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, Biro Hukum, Biro Organisasi,Biro Administrasi Pembangunan (Adpem), Biro Bina Infrastruktur.

Hasil evaluasi dan uji kompetensi tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan mutasi pengisian jabatan yang kosong. “Untuk mengisi yang kosong, mutasi jabatan,” katanya.

Setelah mutasi dilakukan, pengisian jabatan selanjutnya dilakukan melalui lelang jabatan. Jumlah jabatan pimpinan OPD yang akan dilelang, kata dia, bergantung hasil mutasi yang dilakukan.

“Setelah ini ada lima proses untuk proses open bidding (lelang jabatan). Nanti kan bergantung hasil ini (evaluasi dan uji kompetensi) apa, tapi kemudian ada lima yang akan open bidding. Nunggu setelah mutasi,” katanya.

Untuk diketahui, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mengusung visi “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”.

Dari visi tersebut, pemerintahan atau reformasi birokrasi masuk daftar prioritas pertma dalam misi pasangan kepala daerah pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 tersebut. Begitu juga dalam menyusun visi misi itu, WH-Andika menempatkan tata kelola pemerintahan dalam daftar pertama 21 masalah umum di Banten. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here