Banyak Desa Belum Melaporkan, Pembaruan Data RTLH Molor

SERANG, (KB).- Pembaruan data rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditargetkan rampung Desember 2017 ternyata molor dan diperkirakan baru akan rampung di pertengahan Januari. Hal tersebut, karena dari 326 desa baru sekitar 60 persen yang melaporkan data. Sebelumnya data hasil pembaruan direncanakan akan digunakan sebagai database penanganan di 2018, namun batal, karena belum rampung.

Kepala Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Tata Bangunan KabupatenSerang, Devid Hermawan mengatakan, belum rampungnya pembaruan data RTLH di luar perkiraan pihaknya.  “Saat pak sekda (Agus Erwana) waktu berbicara di sosialisasi pembaruan data itu, dikira saya akan ditanggapi secara positif dan ditindaklanjuti dengan cepat oleh teman-teman di desa, ternyata sampai hari ini masih ada desa yang baru menyerahkan hasil pendataannya ke kami dan belum sampai 60 persen (desa yang sudah menyerahkan data),” katanya saat ditemui Kabar Banten di ruang kerja, Jumat (29/12/2017).

Ia membenarkan, bahwa pembaruan data RTLH tersebut molor dari target. “Betul, karena di target Desember sudah ada data hasil pembaruan, tapi ternyata belum, kalau di kami kan dalam hal ini bergantung ke asupan datanya,” ujarnya. Meskipun demikian, ucap dia, keterlambatan data hasil pembaruan tidak akan memengaruhi penanganan RTLH di 2018, karena pemkab sebelumnya sudah punya data awal yang sudah diketahui dan disepakati oleh instansi terkait, baik di Dinas Perkim, Dinsos maupun pimpinan, hanya datanya belum update saja.

Harapannya memang di Desember sudah punya data hasil pembaruan, sehingga nanti ada dua data, satu hasil pembaruan dari data yang sebelumnya, kedua data lama. Tetapi, ternyata belum masuk semua datanya. “Tapi, Alhamdulillah, meskipun belum selesai pembaruannya, itu tidak mengganggu proses penanganan di 2018, karena penanganan di APBD Murni 2018 itu tidak spesifik menunggu data hasil pembaruan, tapi kami pakai data yang awal yang sudah disepakati bersama dan valid. Operasional penggunaan data hasil pembaruan ini efektifnya memang akan gunakan di Perubahan 2018 kalau dananya memungkinkan dan komprehensifnya di 2019,” tuturnya.

Ia menuturkan, meskipun terjadi keterlambatan, karena berbagai situasi dan kondisi di lapangan, tetapi pihaknya sebisa mungkin mengupayakan Januari semua data sudah bisa terekap dan tersusun rancangan keputusan bupatinya. “Dengan pembaruan data itu, pencapaian target akan terfokus dalam penanganannya. Harapan kami sebagaimana renstra 2020-2021, RTLH yang didata hasil pembaruan itu tuntas semua, sisanya baru menangani usulan baru,” katanya.

Ia mengungkapkan, untuk pendataan tersebut, pihaknya mendesain bentuk laporan sesederhana mungkin, agar petugas pendata tidak kesulitan. “Petugas pendata saat sosialiasi kami beri informasi terkait teknis tata cara pendataan dan kami juga menanyakan kepada mereka apa ada yang belum mengerti? Tapi, saat ditanya begitu ada yang bilang sudah, ada yang diam saja,” ujarnya.
Meskipun ada keterlambatan dari beberapa desa, menurut dia, namun teman-teman petugas pendata di desa sebenarnya antusias. (YY)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here