Banyak ASN dari Daerah Ajukan Pindah, Tukin Pemprov Banten Disorot Pemda

SERANG, (KB).- Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota menyoroti tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Sebab, tukin ASN pemprov dengan pemda dinilai timpang dan membuat ASN dari daerah banyak yang mengajukan pindah.

Hal tersebut terungkap dalam acara monitoring dan evaluasi panitia seleksi (pansel) pada seleksi terbuka dan kompetitif di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (12/9/2019).

Kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di Banten mengalami ketimpangan, dengan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang jauh lebih tinggi, ternyata memiliki dampak terhadap pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota. Ketimpangan tunjangan itu membuat banyak ASN pemda yang mengajukan pindah ke Pemprov Banten.

Sekda Kabupaten Lebak Dede Jaelani mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menerima pengajuan perpindahan kepegawaian ASN Lebak ke Pemprov Banten. Salah satu alasannya tingkat kesejahteran ASN pemprov yang lebih menjanjikan.

“Artinya, kita tidak melihat dari sisi itu (nilai tunjangan) saja tidak, saya juga masih bertahan dari 1986. Tetapi kan beberapa orang berpikir begitu,” katanya.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemprov Banten. Jika dibiarkan ia khawatir akan berdampak pada berkurangnya ASN Lebak. “Lumrah saja mungkin, salah satunya, tunjangan di situ yang memang saya bilang harus ada kebijakan dari provinsi,” ujarnya.

Solusi yang bisa dilakukan pemprov salah satunya memberikan bantuan keuangan khusus tunjangan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, tunjangan ASN di Banten dapat setara. “Kita bukan iri itu bukan, tapi pada dasarnya provinsi dan kabupaten sama, melayani masyarakat,” ucapnya.

Sekda Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri mengatakan, ketimpangan besaran tunjangan ASN antara pemprov dengan sejumlah daerah di Banten merupakan sebuah realita. “Ini kan realita, ASN di kabupaten/kota terutama yang tingkat kesejahteraannya relatif lebih rendah dibanding daerah yang lain,” ujarnya.

Ia juga mengakui, ketimpangan besaran tunjangan sering kali mendorong ASN Kabupaten Serang mengajukan pindah ke Pemprov Banten. Atas kondisi ini, pemprov perlu mengambil kebijakan, salah satunya memberikan bantuan keuangan khusus untuk belanja tunjangan ASN.

“Makanya saat tadi usul formula untuk menyamakan tukin atau TPP se-provinsi sama. Biar semua bekerjanya nyaman. Untuk itu, kita memohon provinsi menyikapi ini melalui pemberian bantuan keuangan khusus untuk tukin atau TPP,” katanya.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, ketentuan besaran tunjangan yang diterima ASN disesuaikan dengan peraturan, dasarnya pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, jika ASN daerah ingin mendapatkan tunjangan yang besar, maka mereka harus giat meningkatkan PAD.

“Dalam rangka itu inisiatif kepala daerah bagi penyejahteraan aparatur punya kewenangan masing-masing, basis utamanya ditentukan oleh PAD,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here