Selasa, 11 Desember 2018

Bantuan Keuangan Parpol, LPj Harus Disertai Surat Pernyataan

CILEGON, (KB).- Laporan Pertanggungjawaban (LPj) bantuan keuangan partai politik (parpol) harus disertai surat pernyataan tanggung jawab. Hal tersebut dikatakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Banten, Widhi Hidayat dalam sosialisasi bantuan keuangan bagi parpol di salah satu hotel Kota Cilegon, Rabu (28/2/2018).

“Dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 itu mengenai penggunaan dana bantuan semua SPJ harus lengkap dan di depan harus ada surat representasi manajemen menyatakan, bahwa tanggung jawab atas kebenaran LPj tadi merupakan tanggung jawab parpol yang bersangkutan,” katanya.

Ia menuturkan, selama ini temuan yang bersumber dari APBN dan APBD masuk dalam temuan BPK dan yang mendapat bantuan, adalah yang mempunyai kursi di DPRD. Namun, banyak parpol yang tidak melampiri surat tersebut. Oleh karena itu, pihaknya melaksanakan sosialisasi.

“Berbicara sanksi bagi partai yang tidak menyerahkan LPj, adalah tidak mendapat bantuan keuangan sampai diserahkannya LPj tersebut dan batasnya sampai dengan Rabu (31/1/2018) lalu dan di tahun berikutnya baru dapat, itu adalah sebuah konsekuensi dan posisi BPK hanya menunggu saja dari parpol untuk menyerahkan LPj,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon, Suparman menuturkan, untuk 2018, pihaknya menganggarkan sekitar Rp 700 juta untuk dana bantuan parpol. Jumlah tersebut, lanjut dia, adalah hasil jumlah suara yang ada di partai masing-masing dan Partai Golkar paling banyak, karena mendapat 10 kursi.

“Perkiraannya partai yang mempunyai kursi di parlemen, satu kursi mendapat bantuan keuangan sekitar Rp 20 juta. Untuk tahun ini, kami menganggarkan sekitar Rp 700 juta, setelah pileg, kami akan menambah anggaran, karena jumlah kursinya bertambah menjadi 40 kursi,” ucapnya.

Disinggung mengenai apakah ada penambahan nominal untuk suara dari pada parpol, dia menjawab, sebetulnya ada, namun dengan catatan disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah sesuai peraturan dari Kemendagri.

Selama ini, tutur dia, hanya Partai Demokrat yang tidak mengambil dana bantuan keuangan di 2017. Bahkan, dia mengatakan, tidak tahu alasannya seperti apa. “Seingat saya, pernah Partai Demokrat tidak mengambil dana bantuan keuangan, alasannya saya juga tidak tahu, sampai dengan batas waktu dan tidak diambil, akhirnya kami kembalikan ke kas daerah,” katanya. (HS)***


Sekilas Info

Kejari Kota Cilegon Tangani 3 Kasus Korupsi

CILEGON, (KB).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon menangani 3 kasus korupsi selama 2018, di Lingkungan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *