Selasa, 25 September 2018

Bantuan Keagamaan Dialokasikan di APBD 2019

SERANG, (KB).- Ketua DPRD Provinsi Banten, Asep Rahamtullah mengatakan, alokasi anggaran keagamaan yang dicoret dari perubahan APBD 2018 akan dialokasikan kemudian pada APBD 2019. Hal itu dilakukan mengingat anggaran keagamaan penting untuk membantu kegiatan keagamaan lintas agama di Banten.

“Memang ini menjadi tugas kita bersama bahwa di murni (APBD murni) kami akan posisikan,” katanya saat ditemui wartawan usai mengikuti rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda jawaban gubernur terhadap raperda tentang perubahan APBD 2018 di Sekretariat DPRD Banten, Kamis (13/9/2018).

Selain menunjang kegiatan keagamaan, anggaran keagamaan juga untuk memperkuat peran agama-agama dalam menangkal radikalisme di Banten. “Tinggal berapa persen sih dari APBD yang ada, karena ini rentan bagaimana sisi keagamaan itu juga menanggulangi hal-hal tidak diinginkan,” ucapnya.

Ia tidak menampik adanya penghapusan anggaran keagamaan dalam pembahasan perubahan APBD 2018. Hal wajar sebagai bagian dari dinamika pembahasan dokumen alokasi keuangan. “Perdebatan itu namanya dinamika, inikan perlu ada kebersamaan dulu. Artinya, nota Komisi V (DPRD Banten) merupakan sebuah aspirasi,” ujarnya.

Ke depan, perlu ada kesepahaman antara Komisi V DPRD Banten dengan Biro Kesra Banten, agar penghapusan anggaran keagamaan tidak terulang di APBD murni 2019. “Sehingga, kalau di murni ini mari kita sama-sama kembali untuk bagaimana posisi di kesra (Biro Kesra Banten) diperkuat dari sisi kesepakatan, kalau ada nomenkalturnya enak,” tuturnya.

Pj Sekda Banten, Ino S Rawita menuturkan, penghapusan alokasi anggaran keagamaan dalam perubahan APBD 2018 dilakukan karena ada penyesuaian kebutuhan alokasi yang lebih besar. Sebagai contoh alokasi untuk kegiatan MTQ. “Banyak anggaran paling difokuskan untuk MTQ, itukan penting,” katanya.

Baca Juga: Anggaran Keagamaan tak Masuk APBD P 2018, Tokoh Lintas Agama Datangi Komisi V DPRD Banten

Sebelumnya, sejumlah tokoh lintas agama di Provinsi Banten yang terdiri dari tokoh Kristen Protestan, Hindu, dan Budha mendatangi Komisi V DPRD Banten, Rabu (12/9/2018). Mereka datang untuk meminta penjelasan terkait anggaran keagamaan yang tidak masuk dalam usulan perubahan APBD 2018.

Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, pihaknya akan mempertanggungjawabkan terhapusnya dana keagamaan pada usulan perubahan APBD 2018. “Kita sudah upaya keras, tapi kok kemudian hilang. Ini ada apa? Dan kita akan kejar itu,” katanya. (SN)*


Sekilas Info

Pilpres 2019, Balad Jokowi Fokus Pemenangan Jabar-Banten

SERANG, (KB).- Relawan Balad Jokowi fokuskan meraih kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin diwilayah Jawa Barat dan Banten pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *