Banten Terbuka bagi Pendatang

SERANG, (KB).- Provinsi Banten mempersilakan warga luar daerah untuk mengadu nasib di Banten pascalibur Lebaran 1440 Hijriah. Provinsi yang berdiri tahun 2000 itu, terbuka untuk warga luar daerah dengan catatan wajib melengkapi dokumen administrasi kependudukan (adminduk) saat tiba di Banten.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina mengatakan, perpindahan warga dari satu daerah ke daerah lain sudah menjadi hak masing-masing.

“Yang kita batasi adalah administrasinya, tertib administrasi kependudukannya. Jadi kalau pindah ya harus disertai surat pindahnya. Kalau dia pindah tanpa disertai surat pindah berarti kan administrasinya kurang baik, itu saja,” katanya.

Ia menegaskan, tidak bisa melarang warga luar daerah mengadu nasib di Banten. Akan tetapi pihaknya meminta warga luar daerah mengedepan pengurusan adminduk saat tiba di Banten.

“Tetap mengedepankannya aturan, jadi kalau ada perpindahan penduduk harus disertai dengan administrasi, kalau itu terjadi ya aman, siapapun merasa nyaman pindah, nyaman pergi kalau memang itu dilaksanakan,” ujarnya.

Adminduk bukan hanya wajib bagi warga luar daerah yang akan ke Banten, adminduk juga wajib bagi warga Banten yang pindah antar provinsi, RT maupun antar desa/kelurahan.

“Sehingga hak sipil mulai dari anak anak sampai dewasa kita penuhi. Perpindahan itukan ada banyak, bisa antara provinsi, antar daerah, antar negara bahkan antar RT, antar desa,” tuturnya.

Selain sudah menjadi aturan baku, kata dia, melengkapi adminduk juga sudah menjadi program Pemprov Banten. Ia menekankan seluruh kabupaten/kota turut serta merespon fenomena migrasi yang biasa terjadi pascalebaran.

“Kalau adminduk kita melihat dari kemarin kemarin pas pemilu, kita juga tekankan masalah adminduk bersama teman-teman kabupaten/kota terkait dengan pascalebaran. Misalnya migrasi terkait dengan lapangan usaha, biasanya lapangan usaha itu ranah ada Disnaker tapi Adminduk ada di kita (DP3AKKB),” ucapnya.

Pihaknya tetap berkolaborasi dengan semua instansi Pemprov Banten dalam merespon migrasi warga pascalebaran. “Kita tetap harus berkolaborasi dengan yang lain yang berkaitan dengan adminduk,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here