Banten Luncurkan E-Samsat dan E-PTSP

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim meluncurkan sistem layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik atau online, di UPT Samsat Kota Serang, Selasa (20/6/2017). E-Samsat tersebut memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan tanpa harus ke kantor samsat.
Selain e-Samsat, dilakukan juga soft lauching perizinan online oleh Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany Sekda Ranta Soeharta, Dirlantas Polda Banten, AKBP Triyulianto Djati Utomo, perwakilan Jasa Rahaja, Bank Banten, dan jajaran OPD di lingkup pemprov.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari dalam laporannya mengatakan, potensi pendapatan pajak daerah dari kendaraan luar biasa. “Ada 4,9 juta kendaraan yang ditangani Bapenda, ini potensi luar biasa,” ujarnya. Pengembangan layanan samsat tersebut sebagai bagian dari rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan mencegah pungutan liar.
“E-Samsat ini untuk menghindari pungli karena bertemunya wajib pajak dengan petugas. Selain itu, sehari-hari wajib pajak di kantor Samsat itu menumpuk. Maka dari itu Bapenda sebagai pelayanan untuk mempermudah akses, efektif, efisien dan bisa bayar di mana saja,” tuturnya.

Ada beberapa cara pembayaran pajak, yaitu SMS gateway ke nomor 081282000279 untuk mendapatkan kode bayar, melalui ATM Bank Banten, dan aplikasi Banten Bersatu Polda Banten. “Jam operasional dari pukul 01.00 sampai 22.00. Dua jam itu untuk peralihan,” ujarnya. Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi peluncuran e-Samsat dan e-PTSP. Meski demikian, banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. “Dari 8 arahan KPK, cuma satu yaitu perizinan yang sudah (berhasil). Supaya ini bisa dipertahankan. Untuk lainnya perlu integritas, kemauan. Saya akan gerakkan 6 bulan ini (sisa tahun). Saya harus paksakan. Bahwa kita harus penuhi apa yang disyaratkan KPK,” ujar WH.

Oleh karena itu, ia mengajak agar seluruh pegawai berkomitmen menjalankan rencana aksi KPK.
“Harus serentak, spartan dalam memenuhi arahan KPK. Oleh karena itu, saya butuh sekda, OPD bahwa kita harus punya komitmen, integritas,” ucapnya. Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Korupsi di Banten, Asep Suwandha menilai, progres rencana aksi terbilang lambat. Sebab, sejak 12 April 2016 didampingi KPK, pemprov baru bisa meluncurkan perizinan online. Sementara ada 7 rencana aksi lainnya yang belum terealisasi yang ditandai dengan warna merah dan kuning.

Ada lima rencana aksi yang berstatus merah, yakni pengelolaan barang dan jasa, manajemen SDM, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan e-government, dan rencana aksi tematik. “Kemudian ada dua yang warna kuning, yaitu pengelolaan APBD, dan optimalisasi pendapatan,” katanya. Ia mengulas pada 12 April 2016 di mana semua pimpinan lembaga berkomitmen melakukan upaya-upaya sistematis tata kelola terutama pencegahan korupsi. “Kalau diukur, sekarang menginjak 1 tahun 2 bulan. Periode ini rupanya kami menunggu cukup lama. Menanti ada gebrakan atau momen-momen dimana kita bisa menunjukkan kepada masyarakat. Kita terus tunggu, dan alhamdulillah hari ini (kemarin) dengan segala perjuangan dan keterbatasan yang ada memberanikan diri untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa kita sudah memberikan sesuatu,” ujarnya. (H-42)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here