Banten Harus Bantu Ciptakan Kondisi Kondusif

SERANG, (KB).- Sejumlah kalangan menilai, ajakan mengawal persidangan sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pengerahan massa bakal mengganggu jalannya persidangan.

“Ajakan mengawal sidang MK dengan pengerahan massa, menurut saya tidak perlu dilakukan sebab bisa mengganggu persidangan. Menurut saya, inilah saatnya masyarakat Banten ikut membantu menciptakan suasana kondusif di negeri ini,” kata tokoh Banten, H. Embay Mulya Syarief kepada Kabar Banten, Selasa (11/6/2019).

Menurut Embay, kehadiran massa dalam jumlah besar ke MK justru akan menimbulkan kesan intervensi massa untuk mempengaruhi jalannya persidangan. Oleh sebab itu, warga Banten diingatkannya tidak ikut berbondong-bondong ke MK untuk menggelar aksi massa.

“Sebaiknya masyarakat mempercayakan kepada objektivitas para hakim MK. Mereka telah disumpah untuk menggelar sidang dengan memeriksa berbagai alat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa. Warga tidak perlu berbondong-bondong menggelar aksi di luar ruang sidang, karena dikhawatirkan menimbulkan situasi tidak kondusif,’ ujar Embay.

Hal senada dikatakan anggota DPRD Banten, Makmun Muzakki. Mantan aktivis pergerakan itu menyatakan, jika jumlah massa hanya berkisar puluhan hingga ratusan sebagai pengamat terhadap jalannya sidang di MK agar jujur dan adil, hal itu masih dapat dipahami. Yakni, sebagai upaya pengawalan terhadap persidangan MK.

Akan tetapi jika massa dalam jumlah besar dan berkisar ribuan orang, akan sulit mengendalikannya. Hal itu, terlebih jika ada pihak yang memanfaatkan situasi berkumpulnya massa dalam jumlah besar tersebut.

“Saya khawatir, ada upaya provokasi dari pihak tertentu di luar kubu 01 dan 02 yang memang memiliki kendali terhadap para relawan. Upaya pihak tertentu ini sangat mudah dilakukan untuk menggoyang massa agar melakukan tindakan di luar prosedur dan ketentuan. Hal itu sebagaimana ketika kejadian tanggal 21-22 Mei lalu,” ujar Zakky.

Menurut Zaky, pertarungan sesungguhnya ada di dalam gedung MK. Hakim MK dan para pihak akan beradu argument hukum dengan barang bukti yang dimiliki oleh para pihak. Dengan demikian, kata dia, berkumpulnya massa besar dapat dianggap sebagai upaya mengintervensi hakim MK dalam memutuskan sengketa pilpres.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Al Khairiyah H. Ali Mujahidin mengimbau masyarakat agar memberikan kebebasa kepada para hakim MK dalam memutuskan sebuah perkara. Terlebih, perkara yang akan mereka putuskan tersebut menyangkut penetapan kepemimpinan nasional.

“Sebaiknya masyarakat tidak ikut menekan para hakim MK. Mereka telah disumpah untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara. Jika masyarakat tidak percaya kepada para hakim MK, lalu akan percaya kepada siapa dalam negara yang berdasarkan hukum ini,” uangkapnya. (SY)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here