Bantah Tudingan PDIP, Golkar Kawal Pelantikan Ratu Ati Marliati

CILEGON, (KB).- DPD Partai Golkar Kota Cilegon menanggapi keras pernyataan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Cilegon, terkait tudingan pencalonan Ratu Ati Marliati sebagai calon Wakil Wali Kota Cilegon tanpa mengantongi surat rekomendasi DPP Partai Golkar.

Partai berlambang pohon beringin ini menuding DPC PDIP menyebarkan berita bohong alias hoax.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Cilegon Sutisna Abbas membantah keras jika Ratu Ati mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Cilegon tanpa dilengkapi surat rekomendasi DPP Partai Golkar.

“Kami ingin menanggapi tudingan PDIP, terkait pencalonan Bu Ati yang katanya cacat hukum. Saya sampaikan sekarang, itu tidak benar, itu juga kebohongan publik. Kenapa, karena mereka menyampaikan hal tersebut tanpa bukti dan fakta yang sah,” kata Sutisna Abbas didampingi para pengurus DPD Partai Golkar Kota Cilegon, saat melakukan konferensi pers di Kantor DPD Kota Cilegon, Kecamatan Jombang, Rabu (22/5/2019).

Menurut Sutisna, pihaknya memberikan dokumen secara lengkap ketika mendaftarkan Ratu Ati ke Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Cilegon. Salah satunya adalah surat rekomendasi DPP Partai Golkar.

“Saat pendaftaran itu, kami serahkan seluruh dokumen yang sah. Didalamnya ada surat rekomendasi DPP Partai Golkar yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Umum DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus,” ujar Sutisna sambil memperlihatkan fotokopi surat rekomendasi DPP Partai Golkar.

Ia pun menegaskan jika surat bernomor R-777/Golkar/XI/ 2018 tersebut ditandatangani jauh sebelum proses pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon dilaksanakan. Tepatnya, surat itu ditandatangani pada 13 November 2018.

“Kalau ada yang bilang surat dari DPP turun setelah Bu Ati terpilih, itu juga kebohongan besar. Surat ini ditandatangani jauh-jauh hari, sebelum pemilihan berlangsung,” tuturnya.

Berkaitan dengan pernyataan PDIP sendiri, Sutisna mengatakan jika pihaknya tidak akan menempuh jalur hukum. DPD Partai Golkar Kota Cilegon, menurut Sutisna, akan lebih konsentrasi mengawal pelantikan Ratu Ati menjadi Wakil Wali Kota Cilegon.

“Kami tidak akan mengambil langkah apa-apa. Keterangan pers ini pun semata-mata hanya untuk menegaskan, jika apa yang dikatakan PDIP tidak benar,” ucapnya.

Baca Juga : PDIP Minta Pelantikan Ati Dibatalkan, Pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon Dinilai Cacat Hukum

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Cilegon Endang Effendi menuturkan, tudingan DPC PDIP Kota Cilegon sedikit menggelitik. Khususnya mengenai tudingan jika persyaratan pendaftaran Ratu Ati cacat hukum.

“Ini hal lucu, mencari kesalahannya kurang cantik. Semua tahu, kalau anggota pansus dan panlih itu adalah utusan dari masing-masing fraksi. Bahkan Pak Reno Yanuar (peserta pemilihan Wakil Wali Kota Cilegon), juga bagian dari anggota Pansus. Jadi, kalau memang ada persoalan pada pendaftaran, kenapa diributkan sekarang. Kemarin kemana saja,” katanya.

Ia pun menegaskan jika keputusan Partai Golkar mengusung Ratu Ati, dilakukan berdasarkan mekanisme partai. DPD Partai Golkar Banten dan DPD Partai Golkar Kota Cilegon, terlebih dahulu mendapatkan restu dari DPP Partai Golkar sebelum mengusung Ratu Ati.

“Keputusan partai ini diambil sesuai mekanisme partai. Tidak mungkin DPD Banten dan DPD Cilegon mendukung Bu Ati tanpa rekomendasi DPP. Golkar ini partai besar loh, pemenang suara terbesar pemilu di Kota Cilegon. Memangnya Golkar partai bodong,” ujarnya. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here