Bank Banten Butuh Kajian Independen

SERANG, (KB).- Pemprov Banten didorong membentuk tim independen untuk melakukan kajian terkait kondisi Bank Banten saat ini. Hasilnya kemudian digunakan untuk menentukan langkah terhadap Bank Banten.

Demikian terungkap dalam diskusi publik yang dilaksanakan Fraksi Gerindra DPRD Banten secara daring, Selasa (12/5/2020).

Narasumber yang dilibatkan terdiri atas Praktisi Perbankan Rizqullah, Pengamat Perbankan Saiful M Ruky, dan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat.

Pengamat Perbankan Saiful M Ruky mengatakan, tim independen tersebut bertugas melakukan kajian terhadap kondisi utuh Bank Banten. Hasilnya digunakan untuk menentukan langkah apakah dilanjut atau ditutup.

“Mau go atau likuidasi. Berapa bayar kalau go, atau berapa bayar kalau likuidasi,” kata Saiful.

Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB

Jika dilanjutkan, ia membuka kemungkinan adanya perubahan status Bank Banten dari bank konvensional menjadi bank syariah. Tentunya keputusan ini harus diambil dengan matang.

“Sejak awal sebelumnya saya sudah pernah menyarankan untuk pendirian bank syariah,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, Bank Banten beberapa kali mengalami kerugian cukup besar. Tapi kerugian tersebut, kata dia, bukan sepenuhnya kesalahan manajemen. Menurutnya, kerugian diakibatkan penyakit yang dibawa oleh Bank Pundi yang merupakan cikal bakal Bank Banten.

“Tapi sekali lagi kerugian itu bukan salah manajemen,” ucapnya.

Menurut dia, awal pendirian Bank Banten pemprov dan DPRD pada saat itu sudah salah mengambil langkah. Yaitu memutuskan mengakuisisi Bank Pundi yang kondisi sangat tidak baik.

“Saya memperkirakan untuk menyehatkan di luar NPL (Non Performing Loan) yang dibawa (Bank Pundi) perlu modal sekitar Rp 2 triliun. Dihitung semua cabang kekurangan modal,” katanya.

Dirinya pernah ditugaskan melakukan due diligence atau uji tuntas untuk mengetahui kondisi Bank Banten pada saat akan bekerja sama dengan BRI pada 2018.

Ketika itu dirinya mengetahui pada 2018 kondisi Bank Banten belum memiliki kinerja keuangan yang baik. Alhasil, BRI pun mundur dan batal kerja sama. “BRI mundur,” ujarnya.

Terkait rencana merger dengan BJB, dirinya ragu BJB akan menerimanya. “Mudah-mudahan mau, tapi kalau saya bicaranya pahit dulu. Mudahan-mudahan BJB mau,” ucapnya.

Praktisi Perbankan Rizqullah menilai, BJB tak akan gegabah menerima merger Bank Banten. Mereka akan terlebih dahulu melakukan kajian secara detail terhadap kondisi Bank Banten. Sebab, BJB merupakan perusahaan terbuka yang bertanggung jawab terhadap pemilik saham.

“Saya melihat dari orang bank tentu BJB tidak gegabah, karena BJB perusahaan terbuka. Dia harus bertanggung jawab pada pemegang saham, pasti mereka akan uji, akan kelihatan sampai sekecil apa permasalahan Bank Banten,” tuturnya.

Penyakit bawaan

Terkait kondisi Bank Banten, ia menilai bahwa kondisi yang dialaminya saat ini akibat adanya penyakit yang dibawa dari Bank Pundi.

“Kalau saya lihat kerugian lebih banyak bawaan dari Bank Pundi,” katanya.

Pada awal akuisisi menjadi Bank Banten, kata dia, manajemen tak bisa berbuat banyak. Mereka harus fokus pembenahan terhadap organisasi. Upaya pembenahan baru terlihat pada 2017 sampai 2018.

“Walaupun memang masih merugi, tapi kerugian sudah jauh berkurang, juga ada efisiensi 2017 itu jauh lebih baik walaupun masih tinggi,” ujarnya.

Selain itu, kerugian juga terjadi karena Bank Banten yang masih bergantung pada dana yang berbiaya mahal. Dana besar ini yaitu dana deposito.

“Walaupun ada dana kas daerah tetapi belum menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan. Karena tabungan dana biaya murah. Karena sebagian dana berbiaya mahal, maka pendapatan selisih bunganya mengecil. Tambah lagi banyak kredit-kredit bermasalah,” ucapnya.

Persoalan yang paling besar yang dibutuhkan Bank Banten adalah permodalan. Karena rasio kecukupan pemenuhan modal yang diatur OJK itu menurun. Awalnya 13 persen akhir 2016 menjadi 10 persen pada 2017.

“10 persen itu sudah angka kritis bagi perbankan. Bagi yang ingin mengembangkan bisninya di atas 15 persen. Karena modal sangat penting untuk bisnis, maka tentu ruang gerak terbatas. Sekalipun demikian, manajemen sudah berupaya keras karena sepanjang tahun NPL-nya relatif ajeg,” ucapnya.

Saat Bank Banten sudah dalam kondisi benar-benar sakit, ibarat manusia Bank Banten butuh masuk ICU.

“Tentu penanganannya harus ekstra. Nah ini dengan adanya surat gubernur dengan adanya pengalihan dana KUD, bagi pelaku perbankan diartikan penarikan kepercayaan pemda. Ini sudah terjadi cuma bagaimana selanjutnya. Karena sampai kita belum mendapatkan kejelasan status LOI (letter of intern),” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mendukung adanya tim independen yang dibentuk Pemprov Banten. Tim ini bisa bekerja melakukan kajian terhadap kondisi Bank Banten.

“Selanjutnya hasilnya bisa digunakan untuk menentukan langkah terhadap Bank Banten,” ujarnya.

Adapun terkait kemungkinan peralihan status Bank Banten dari konvensional ke syariah, prinsipnya ia tak berkebaratan. Akan tetapi yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana pemprov melihat secara matang kondisi Bank Banten.

“Saya berharapnya pemprov bisa mengembalikan RKUD ke Bank Banten,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here