Banjir bandang di Kabupaten Lebak, Penyaluran DTH Langsung dari BNPB

SERANG, (KB).- Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) dan perbaikan rumah rusak berat akibat banjir bandang di Kabupaten Lebak tak dilakukan melalui Pemprov Banten. Penyaluran bantuan tersebut langsung diberikan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB)) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.

Diketahui, dana tunggu merupakan dana yang diberikan BNPB kepada korban bencana yang rumahnya rusak berat. Dana tersebut diberikan sebagai modal bagi warga sampai pembangunan rumahnya selesai.

Besaran dananya senilai Rp 500.000 per warga setiap bulan. Adapun jumlah rumah warga yang mengalami rusak berat di Kabupaten Lebak mencapai 1.110 unit. Sedangkan rusak sedang sebanyak 230 unit dan 309 unit rumah rusak ringan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Banten E Kusmayadi mengatakan, rumah warga yang mengalami rusak berat akan dibangun kembali oleh pemerintah pusat.

“Sama halnya rumah yang rusak ringan dan rusak sedang juga akan ditangani oleh pusat. Karena pemerintah pusat mengambil peran untuk memberikan dan membangun huntap bagi para korban bencana banjir dan tanah longsor di Lebak,” katanya.

Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak, pihaknya hanya fokus membangun Jembatan Cinyiru dan Ciberang.

“Itu (uang tunggu) kewenangan pusat bukan kami. Dan mereka juga langsung koordinasi dengan Kabupaten Lebak. Kami hanya menangani untuk dampak bencana banjir khususnya di Lebak yaitu (pembangunan) jembatan permanen Cinyiru dan Ciberang. Selebihnya ditangani oleh BNPB,” ucapnya.

Dana yang digunakan untuk pembangunan dua jembatan tersebut bersumber dari APBD Banten yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Terkait 28 jembatan yang menjadi kewenangan Pemkab Lebak, kata dia, dibangun oleh Pemkab Lebak. Informasinya, dana yang digunakan bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya kemarin koordinasi untuk menginventarisasi yang sudah (dibangun) mana saja dan mana yang belum. Ternyata 28 nya sudah diambil alih oleh Pemkab Lebak dikoordinasikan melalui CSR baik swasta maupun lewat BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Pemkab Lebak terkait penanganan pascabencana. Tak hanya terkait bencana di Lebak, koordinasi juga dilakukan untuk bencana banjir yang saat ini terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Banten.

“Seperti banjir di Kota Tangerang yang kemarin terjadi kami juga lakukan pendampingan. Begitu juga kalau misalkan provinsi lebih dulu tahu ada bencana maka kita akan koordinasi dengan kabupaten/kota, begitupun sebaliknya,” ujarnya.

Upaya mitigasi

Pihaknya telah melakukan sejumlah langkah dalam upaya mengantisipasi dampak bencana yang rawan terjadi ke depan. Pertama, melakukan upaya mitigasi, kedua tanggap darurat dan ketiga pascabencana rehabilitasi konstruksi.

“Yang paling kita kedepankan itu proses mitigasi, salah satunya melakukan penguatan di masyarakat dengan membuat desa tangguh bencana. Misalkan bencana gempa disertai dengan tsunami itu sudah disosialisasikan melalui desa tangguh bencana. Kita lakukan persiapan dan kesiapan. Untuk tanggap darurat kita lakukan kalau terjadi bencana, dan tahapan ketiga kita akan melakukan pascastatus tanggap darurat dicabut,” ucapnya.

Kepala DPUR Banten M Tranggono mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan pemerintah pusat, dua jembatan itu akan langsung dibangun secara permanen. Pihaknya juga sudah mempersiapkan desain untuk acuan pembangunannya.

“Dan memang sekarang kan sudah tahap rehabilitasi,” katanya.

Pemerintah pusat mewanti-wanti agar pemprov melakukan pembangunan jembatan secara hati-hati. Untuk itu, perencanaannya harus dilakukan secara baik dan matang.

“Kalau bangun pilar nggak bisa ditumpuk. Kalau ditumpuk, dipancang, kemungkinan (selesai) empat bulanan, dan itu jembatan darurat,” ujarnya.

Kemungkinan besar, kata dia, perbaikan jembatan itu tak menggunakan tiang pancang karena menyesuaikan kondisi.

“Kami lagi cari bentang (jalan) 30 meter ada nggak di hulu dan di hilir. Karena kan dari 60 meter lebarnya (sungai) bisa 70 sampai 80 meter. Yang jelas kami disarankan jangan ada tiang pancang,” tuturnya.

Selain jembatan, pihaknya juga akan mencari alternatif lain guna jalan darurat jika sewaktu-waktu terjadi banjir serupa di kemudian hari.

“Alternatif lain kami juga bisa buat juga jalan darurat. Itu juga untuk antisipasi (banjir). Harapannya jangan ada lagi,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here