Bangun Infrastruktur Jalan Sepanjang 86 Km, Pemprov Banten Anggarkan Rp 750 M

SERANG, (KB).- Pemprov Banten menganggarkan Rp 750 miliar untuk membangun infrastruktur jalan sepanjang 86 kilometer di Provinsi Banten. Alokasi anggaran itu tertuang dalam rencana kebijakan umum prioritas plafon anggaran (RKUA PPAS) APBD Pemprov Banten tahun anggaran 2019.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Hadi Suryadi mengatakan, usulan anggaran tersebut untuk mengejar target penyelesaian pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Targetnya, sisa jalan yang belum terbangun selesai pada 2019.

“‘Tahun 2019 kita selesaikan semua jalan provinsi. Kita sudah anggarkan sekitar Rp 750 miliar. Jadi nanti tidak ada lagi jalan provinsi yang rusak,” katanya, Ahad (11/11/2018).

Sisa jalan sepanjang 86 km itu tersebut sebagian besar berada di wilayah Banten Selatan, seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. ”Ruas jalan Picung-Munjul dan Tanjung Lesung-Sumur, itu dua ruas jalan yang kami prioritaskan tahun depan,” ujarnya.

Seluruh jalan yang tersisa, kata dia, akan dibangun dengan betonisasi. Sebab, betonisasi dianggap lebih kuat dibanding hanya dengan aspal. Ia berharap, penyelesaian sisa jalan yang belum terbangun akan menunjang perkembangan ekonomi masyarakat di Provinsi Banten.

“Selanjutnya tinggal perbaikan dan pemeliharaan serta penataan yang tidak membutuhkan anggaran yang cukup besar. Nanti kalau jalan sudah selesai, kan Pemprov Banten punya anggaran besar yang bisa dialihkan untuk yang lainnya,” ucapnya.

Selain merencanakan pembangunan jalan tersebut, PUPR juga sedang melakukan penataan trotoar jalan di sejumlah ruas jalan, yang sudah dilakukan seperti di Jalan Ahmad Yani dan Veteran, Kota Serang.

Selanjutnya, akan dilaksanakan juga penyelesaian pelebaran jalan ruas Palima-Pakupatan, termasuk pelebaran jalan dengan KP3B, Kota Serang. “Itu sempat tertunda karena adanya beberapa bangunan yang belum direlokasi seperti masjid dan sekolah,” tuturnya.

Penjabat (Pj) Sekda Banten, Ino S Rawita mengatakan, APBD 2019 akan difokuskan pada program yang sudah tercantum dalam RPJMD, yakni pembenahan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. “Masih ke pelayanan dasar. Pelayanan dasar harus diutamakan karena itu hal yang diperlukan oleh masyarakat,” ujar Ino.

Ia memastikan, program yang masuk APBD 2019 merupakan program yang sudah terencana yang masuk dalam sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (simral). Melalui sistem ini program tidak bisa direkayasa. “Simral itu kan sudah mulai masuk pelaksanaan sampai mengevaluasi. Masuk dan keluar kelihatan berapapun nilainya, setiap saat bisa dicek, terbuka untuk umum,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here