Baitul Mal Kajian Syariat Islam dan Hukum di Indonesia

Oleh Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H.

Pengantar

Tulisan singkat ini adalah tambahan jawaban penulis, waktu penulis ditanya tentang arti Baitul Mal oleh salah seorang pengurus UPZ waktu penulis melakukan sosialisasi pengelolaan zakat di ASN Provinsi Banten

Pendahuluan

Kata Baitul Mal, berasal dari Bahasa Arab: bait al-mal; bait = rumah dan al-mal = harta. Dalam Hukum Islam, atau dalam negara yang berdasarkan hukum Islam, Baitul Mal adalah Lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan  uang negara sesuai dengan aturan syariat Islam.

Baitul Mal dapat disamakan dengan kas negara yang ada dewasa ini. Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan dikelola secara intensif serta diadministrasikan dengan baik di zaman Umar bin al-Khattab (memerintah 13 H/634 M-23 H/644 M).

Abu al-A’la al-Maududi, memandang bahwa Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang dibangun atas landasan syariat Islam. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus atas dasar aturan syariat Islam pula. Menurutnya, Baitul Mal adalah amanat Allah SWT dan masyarakat muslim. Karenanya tidak diizinkan memasukan sesuatu ke dalamnya atau mendistribusikan sesuatu darinya dengan cara yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan syariat Islam.

Sejarah Baitul Mal

Al-Maududi menyebutkan bahwa Baitul Mal yang sudah berdiri sejak permulaan Islam dikelola oleh Pemerintah Islam dengan sangat hati-hati. Ibnu Sa’ad (w. 230 H/844 M), penulis biografi para tokoh muslim, meriwayatkan bahwa Abu Bakar as-Siddiq (khalifah pertama sesudah Nabi SAW, memerintah 11 H/632 M-13 H/634 M), yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang, telah membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi untuk menjualnya.

Di tengah jalan, ia ditemui oleh Umar bin al- Khattab  (khalifah kedua sesudah Abu Bakar). Umar bertanya, “Anda mau kemana hai Khaliffah?” Abu Bakar menjawab, “ke pasar.” Umar berkata, “Apa yang akan Anda lakukan, sedangkan Anda telah memegang jabatan  sebagai peminpin kaum muslim?”

Abu Bakar menjawab, “Dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?” Umar berkata, “pergilah kepada Abu Ubaidah (pemegang kunci baitulmal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu.”

Keduanya pun pergi menemui Abu Ubidah, yang segera menetapkan gaji yang cukup untuk Khalifah, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4.000 dirham setahun, yang diambil dari baitulmal.

Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap gaji yang diterimanya dari Baitul Mal, Abu Bakar as-Siddiq berpesan kepada keluarganya agar mengembalikan gaji yang pernah diterimanya dari Baitul Mal sejumlah 8.000 dirham setahun.

Ketika keluarga Abu Bakar menembalikan uang tersebut setelah ia meninggal, Umar berkomentar, “Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia telah membuat payah orang-orang yang datang setelahnya dengan kepayahan yang memberatkan.” Artinya, sikap Abu Bakar yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh generasi sesudahnya.

Selama memerintah, Umar bin al-Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dari sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

Dalam satu pidatonya, Umar berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian muslim panas dan sepotong pakaian muslim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang kuraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslim.”

Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Usman bin Affan  (khalifah ketiga, memerintah 23 H/664 M-35 H/656 M).

Pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib (khalifah keempat, memerintah 35 H/656 M-40 H/661 M), kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat gaji dari Baitul Mal, seperti disebutkan oleh Abu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya.

Ketika dunia Islam berada di bawah pemerintahan Dinasti Umayyah, kondisi Baitul Mal berubah. Al-Maududi menyebutkan, jika pada masa sebelumnya Baitul Mal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT  dan amanat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah Baitul Mal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dipertanyakan oleh rakyat.

Rakyat hanya wajib menyetor pajak kepada khalifah tanpa memiliki hak untuk mempertanyakan kepada pemerintah atau membuat perhitungan pada pemerintah atau membuat perhitungan dengan pemerintah. Dengan demikian, khalifah menjadikan Baitul Mal sebagai haknya secara penuh dan mutlak.

Keadaan di atas berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz (memerintah 717-720). Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Mal dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusah mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.

Umar membuat perhitungan dengan para amirnya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, Umar sendiri mengembalikan milik pribadinya sendiri, yang waktu itu berjumlah sekitar 40.000 dinar setahun, ke Baitul Mal. Harta tersebut diperoleh dari warisan ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan.

Akan tetapi, kondisi Baitul Mal yang telah dikembalikan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada posisi yang sebenarnya itu tidak dapat bertahan lama. Keserakahan para penguasa telah meruntuhkan sendi-sendi Baitul Mal, dan keadaan demikian berkepanjangan sampai masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah.

Dalam keadaan demikian, tidak sedikit kritik yang datang dari ulama, namun semuanya diabaikan, atau ulama itu sendiri yang diintimidasi agar tutup mulut. Imam Abu Hanifah, pendiri Mahzab Hanafi, mengecam tindakan  Abu Ja’far al-Mansur (khalifah ke-2 Dinasti Abbasiyah, memerintah 754-775), yang dipandangnya berbuat dzalim dalam pemerintahannya dan berlaku curang dalam pengelolaan Baitul Mal dengan memberikan hadiah kepada banyak orang yang dekat dengannya.

Imam Abu Hanifah menolak bingkisan dari Khalifah al-Mansur. Tentang sikapnya itu Imam Abu Hanifah menjelaskan, “Amirul Mukminin tidak memberiku dari hartanya sendiri. Ia memberiku dari Baitul Mal, milik kaum muslimin. Sedangkan aku tidak memiliki hak darinya. Oleh sebab itu, aku menolaknya. Sekiranya ia memberiku dari hartanya sendiri niscaya aku akan  menerimanya.”

Tujuan pendirian

Tujuan pendirian dibentuknya Baitul Mal adalah karena Baitul Mal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Al-Maududi menyebutkan, ada dua sasaran dan tujuan negara dalam Islam.

Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kedzaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Kedua, menegakkan sistem berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban muslim, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, pemerintah berkewajiban menegakkan sistem yang dapat mendukung terlaksananya kewajiban tersebut, seperti dengan menyebarkan kebaikan, menghilangkan kejahatan, dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Untuk mendukung terlaksananya tujuan tersebut diperlukan lembaga keuangan yang teratur berupa Baitul Mal.

Tidak hanya itu, Islam sebagai agama yang memelihara hak-hak asasi manusia menggariskan bahwa salah satu hak yang penting bagi setiap orang ialah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan  hidupnya, seperti disebutkan dalam firman-Nya: ”Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” ( QS.51:19). Untuk dapat memberikan hak kepada fakir miskin secara teratur diperlukan Baitul Mal yang dapat bekerja secara baik dalam menanggulangi ketidakmerataan kesejahteraan rakyat.

Imam Al-Mawardi, ahli fikih Mazhab Syafi’i, mengatakan bahwa peran utama Baitul Mal sebagai lembaga keuangan kaum muslimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatan umum bagi kaum muslimin dalam aspek kebendaan (harta). Oleh sebab itu, tugas Baitul Mal adalah mengelola harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul, dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.

Sumber Dana Baitul Mal

Sumber Dana Baitul Mal berbeda dengan kas negara pada zaman sekarang yang memiliki sumber dana dari berbagai sektor usaha. Menurut Imam al-Mawardi Baitul Mal hanya memiliki dua sumber dana yang pasti, yaitu fai’ (upeti) dan sedekah (zakat). Kendati demikian, Wahbah az-Zuhaili, ahli fikih dari Suriah, melihat adanya sumber-sumber lain, di antaranya ialah : (1) harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris; (2) harta berupa benda-benda alam yang memiliki manfaat, seperti barang tambang, sumber air mineral, dan lain-lain; (3) harta syuf’ahr dan (4) harta yang diwasiatkan lebih sepertiga.

Sedekah (zakat) adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Pengelolaan harta tersebut dilakukan oleh negara, seperti diperintahkan oleh Al-Qur’an: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka…” (QS.9:103).

Berkenaan dengan zakat ini, Imam al-Mawardi menyebutkan, ada dua bentuk harta yang wajib dizakatkan. Pertama, zakat harta memiliki nilai uang  (mal batin), seperti emas, perak, barang dagangan, dan lain-lain. Harta seperti ini bukan hak Baitul Mal untuk mengelolanya, tetapi diberikan oleh pemiliknya sendiri kepada yang berhak  menerimanya.

Kedua, zakat harta yang nyata (mal zahir), seperti biji-bijian dan buah-buahan, hewan, dan sebagainya. Pengelolaan zakat harta ini merupakan hak Baitul Mal. Akan tetapi, Imam asy-Syafi’i dalam kaul jadidnya (Kaul Jadid dan Kaul Kadim) memandang bahwa zakat mal zahir ini juga bukan hak Baitul Mal, karena yang berhak untuk menerimanya telah jelas. Pendapat ini berbeda dengan kaul kadimnya yang memandang bahwa yang berhak mengelola zakat harta tersebut adalah Baitul Mal.

Sumber lain Baitul Mal ialah harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa ulama sepakat menyatakan bahwa harta milik pribadi bisa menjadi milik umum jika harta tersebut telah ditinggalkan oleh pemilik-nya. Ia memberikan contoh harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris”. Disamakan dengan harta warisan tersebut ialah harta yang didapat, tanpa diketahui pemiliknya yang sah.

Barang tambang, sumber air, sumber mineral, dan sebagainya yang belum dimiliki oleh seseorang menjadi milik negara yang dikelola baitulmal dan hasilnya untuk kemaslahatan umum.

Menurut Mazhab Maliki, termasuk sumber dana Baitul Mal ialah harta syuf’ah, yaitu hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru. Misalnya, A berkongsi rumah dengan B, kemudian B menjual rumah bagiannya kepada C tanpa seizin A. Maka A berhak mengambil bagiannya pada rumah yang sudah dijual itu secara paksa.  Jika A sebagai kongsi meninggal sedangkan ahli warisnya tidak ada, maka pemerintah berhak mengambil bagiannya secara paksa dan menjadikannya milik Baitul Mal.

Harta wasiat yang lebih dari sepertiga bagian menjadi milik Baitul Mal. Dalam hal wasiat, penerima wasiat hanya dibolehkan menerima paling banyak sepertiga sehingga jika seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya maka kelebihan itu menjadi milik baitulmal. Demikian pendapat Jumhar ulama. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanafi, kelebihan itu merupakan milik umum ahli waris secara keseluruhan.

Pendistribusian Harta Baitul Mal

Pendistribusian harta yang terdapat pada baitulmal dari sumber-sumber di atas harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan kehendak syarak. Sebagai amanat Allah SWT dan kaum muslimin, pendistribusian harta Baitul Mal harus dipertimbangkan secermat  mungkin agar tidak keluar dari garis syariat.

Untuk itu, Ibnu Taimiyah, pelopor pemurnian ajaran Islam, menjelaskannya secaa luas. Menurutnya, dalam pendistribusian harta milik Baitul Mal ini, yang menjadi sasaran pertama ialah hal yang paling mendesak, yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, dan memiliki manfaat secara umum: atau dengan kata lain, didahulukan kepentingan umum yang paling mendesak daripada kepentingan pribadi.

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Umar bin al-Khattab menentukan pendistribusian harta Baitul Mal atas empat kelompok. Pertama, untuk orang-orang yang dapat menghasilkan harta untuk negara, seperti pegawai negeri dan pejabat pemerintah lainnya.

Kedua, untuk orang-orang yang membawa manfaat umum bagi negara, seperti para pengelola negara. Ketiga, orang-orang yang mempertahankan negara dari bencana, seperti para pejuang di jalan Allah SWT, para pemberi nasihat, dan sebagainya. Keempat, orang-oang yang mempunyai hajat. Berkenaan dengan yang terakhir ini, perlu dipertimbangkan dari segi manfaat dan kadar kebutuhan seseorang kepadanya.

Lebih jauh Ibnu Taimiyah menegaskan, imam (pemimpin negara) tidak boleh memberi seseorang harta Baitul Mal menurut kehendak nafsunya sendiri atau karena kedekatan hubungan keluarga dan hubungan silaturahmi tanpa dilandasi oleh pertimbangan manfaat dan mendesaknya kebutuhan. Sebaliknya, wajib baginya untuk mendistribusikannya kepada yang lebih berhak atasnya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh syarak.

Dekat dengan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Imam al-Mawardi menyebutkan bahwa mustahik (yang berhak) atas harta baitulmal ada dua. Pertama, orang yang berhak atas harta Baitul Mal karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. Hak dalam bentuk ini akan hilang bila baitulmal sedang kekosongan dana. Misalnya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya. Ia berhak  mendapatkan harta Baitul Mal selama Baitul Mal memiliki dana.

Kedua, orang yang berhak atas harta Baitul Mal karena memang itu adalah haknya. Kelompok kedua ini dapat pula dibagi menjadi dua. Pertama, orang yang berhak atas harta Baitul Mal secara badal (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang di jalan Allah SWT, untuk pembelian senjata dan perlengkapan negara lainnya, dan lain-lain. Dalam hal ini, kendati kas Baitul Mal sedang kosong, hak itu tidak gugur dengan kekosongan tersebut. Hak itu akan dibayar ketika harta Baitul Mal telah ada.

Kedua, orang yang berhak atas harta Baitul Mal karena suatu kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta Baitul Mal dan Baitul Mal wajib memberinya harta tersebut. Jika kas baitulmal sedang kosong, maka Baitul Mal tidak wajib memberinya.

Baitul Mal Menurut Hukum di Indonesia

Kata “Baitul Mal” dalam hukum di Indonesia, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut kata Baitul Mal terdapat dalam penjelasan pasal 15 ayat 1, yang berbunyi “di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dapat menggunakan istilah Baitul Mal”.

Sebagaimana diketahui, UU. No. 23 tahun 2011 adalah Undang-Undang tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan pasal 6, disebutkan ”Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional”. Untuk melakukan tugas pengelolaan zakat tersebut, maka dibentuklah BAZNAS di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan nama BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. Kemudian untuk istilah tersebut, berdasarkan penjelasan pasal 15 di atas, di Provinsi Aceh penyebutan BAZNAS dapat menggunakan istilah Baitul Mal.

Peran BAZNAS Menggantikan Peran Baitul Mal

Peran Baitul Mal dalam Struktur Pemerintahan Negara Islam antara lain mengumpulkan harta dari zakat, sedekah dan harta warisan dari yang tidak ada ahli warisnya. Peran Baitul Mal tersebut, berdasarkan perundang-undangan di Indonesia saat ini digantikan oleh BAZNAS. Dalam pasal 6 dan 28 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan :

Pasal 6 : BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional.

Pasal 28 (1), selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima wakaf, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam pasal 13, UU, No. 38 Tahun 1999, disebutkan “Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti wakaf, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAZNAS Penerima Uang Iwad dalam Sigat Ta’liq

Perkembangan terakhir berdasarkan KMA No. 99 tahun 2013 jo KMA No. 75 tahun 2014 tentang penetapan blanko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Dirjen Bimas Islam No 713 tahun 2018 tentang penetapan formulir dan laporan pencatatan perkawinan atau rujuk, dan terakhir berdasarkan amanat PMA 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, pada Pasal 32 ayat 5 PMA 19 tahun 2018, BAZNAS juga dipercaya untuk menerima uang iwad dalam hal proses sigat ta’liq.

Selengkapnya naskah sigat ta’liq tersebut dalam akta buku nikah adalah sebagai sebagai berikut :

Sigat Ta’liq

Pada hari ini ..…, tanggal …….., saya ……. Bin….. berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mengganti isteri saya bernama ..……. binti …… dengan baik (musyawarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam,

Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sigat ta’liq sebagai berikut :

Apabila saya :

  1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya, atau
  4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengailan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

……..,………………

Suami,

Kesimpulan

  1. Istilah Baitul Mal dalam Struktur Pemerintahan Islam, adalah Kas Negara.
  2. Sumber dana Baitul Mal berasal dari uang yang halal yang diterima dari harta zakat, wakaf, infak, harta warisan yang tidak ada ahli warisnya
  3. Pendistribusian dana Baitul Mal untuk Lembaga Negara dan kemaslahatan atau kesejahteraan umat.
  4. Dalam Undang-Undang di Indonesia, Baitul Mal adalah istilah lain yang sama dengan istilah BAZNAS untuk wilayah Provinsi Aceh.
  5. Saat ini berdasarkan perundang-undangan di Indonesia peran Baitul Mal sebagaimana berlaku dalam struktur Negara Islam perannya dilaksanakan oleh BAZNAS. Sehingga mungkin akan menjadi pertanyaan apabila di suatu wilayah ada lembaga BAZNAS dan ada Lembaga Baitul Mal di pihak lain.

Tulisan ini dikutip dan disarikan dari buku Ensiklopedi Hukum Islam (Al Mausatul Al Fiqhiyah), Drs. H. A. Dasuki, M.A, dkk., Penerbit PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, Cet ke 1, Jilid 1 h. 186-189 dan perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. (Penulis adalah Ketua BAZNAS Provinsi Banten)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here