Awasi Pembebasan Lahan SUTT

LEBAK, (KB).- Sejumlah aktivis menyambut baik pembentukan Satuan tugas (satgas) mafia tanah. Kehadiran satgas diharapkan bisa memerangi mafia tanah, salah satunya pada proses pembebasan lahan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Saketi-Malingping.

Salah seorang aktivis Rusmana mengatakan, keberadaan satgas yang mempunyai tugas untuk memerangi dan memberantas para mafia tanah membuat terang benderang kehadiran spekulan pada pemberian kompensasi atas lahan yang dilintasi jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Malingping-Saketi.

Salah seorang aktivis Rusmana mengatakan, kehadiran spekulan pada tahapan pemberian kompensasi di Kecamatan Banjarsari bergantung pada kepala desa (Kades). Karena, dari sejumlah desa yang terlintasi jalur transmisi SUTT tanpa spekulan.

“Hadirnya satgas oleh Polda Banten sangat dinantikan, karena belakangan ini diwilayah selatan Kabupaten Lebak sedang ada rencana pemerintah membangun jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tingg (SUTT) 150 kV Malingping-Saketi, dan itu perlu diawasi,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, pada saat sosialisasi, bagian Hukum dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa (PLN UIP ISJ) mengakui adanya spekulan pada pemberian kompensasi jalur transmisi SUTT di beberapa desa di Kecamatan Banjarsari. Sehingga, ini harus menjadi perhatian serius.

”Memang tidak semua, kalau gak salah sekitar empat desa di kecamatan itu pemberian kompensasinya dicampuri spekulan,” katanya.

Menurutnya, sejauh ini keberadaan spekulan masih dibuat samar-samar apakah keberadaannya sesuai aturan hukum atau tidak. Karena itu, untuk memperjelas kehadiran spekulan, pihaknya meminta satgas mafia tanah yang baru dibentuk segera turun tangan.

“Kalau memang sudah sesuai aturan dan prosedur yang berlaku, ya nggak masalah. Tapi, kalau kehadiran spekulan itu justru merugikan dan melanggar aturan, maka harus ada tindakan tegas,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Bagian Hukum dan Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa (PLN UIP ISJ), Jimin menegaskan, pihaknya tidak akan merealisasikan pembayaran pemberian kompensasi pemilik tanah dan tanaman sebelum clear and clean.

”Ya benar, di antaranya di Desa Cibatur Keusik Kecamatan Banjarsari. Itu diketahui ada spekulan yang bermain. Karena itu, pemberian kompensasi warga pemilik tanah dan tanaman tidak akan diberikan sebelum persoalannya clear,” ucapnya.

Disinggung alasan kenapa PT PLN harus menunggu penyelesaian antara spekulan dengan pemilik. Ia menyatakan, hal itu karena kedua belah pihak saling mengancam akan menempuh jalur hukum.

”Kita kan inginnya pemberian kompensasi itu tidak ada masalah. Sehingga, saya mengimbau agar masyarakat tidak terbujuk oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau mengizinkan lahan atau tanaman yang akan terlintasi,” tuturnya. (DH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here