Aturan Wajib Halal, Pemkot Tangerang dan Tangsel Pelajari Permendag 29 Tahun 2019

TANGERANG, (KB).- Kementerian Perdagangan (Kemendag) merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Impor Hewan Produk Hewani. Revisi tersebut menegaskan tentang aturan wajib halal pada daging impor yang masuk Indonesia. 

Sebelumnya, Kemendag mengeluarkan Permen No. 29 tahun 2019 sebagai revisi terhadap Permendag No. 59 tahun 2016. Namun, ketentuan dalam Permendag No. 29 tahun 2019 tersebut malah tidak secara eksplisit mencantumkan mengenai aturan halal seperti yang tercantum dalam Permendag 59/2016.

Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang mengakui sudah tahu adanya Permendag nomor 29 tahun 2019 tersebut.  “Ya kita sudah tahu adanya revisi tersebut, saya baru tahu kemarin baca. Saya pikir tidak semua pegawai atau semua daerah mengetahui adanya revisi Permendag tersebut,” ujar Kasie Industri, Kimia, Agro Hasil Hutan, Disperindag Kota Tangerang, Yana Herdiana, Rabu (18/9/2019).

Meski demikian, Yana menjelaskan implementasi lebel non halal pihaknya tetap mengacu pada Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang produk halal. “Selain itu kita punya PP nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-undang nomor 33/2019 tentang produk halal kewajiban Pemda memfasilitasi untuk penerapan bagi industri kecil,” jelasnya.

Namun, lanjut Yana, Permendag tersebut sudah di klarifikasi oleh Kementerian Perdagangan, lebel halal itu tetap wajib. “Dalam Permendag 29 tahun 2019 itu disebutkan mengatur barang masuk dari luar ke Indonesia itu ada rekomendasi dari Kementan,” tandasnya

Dikatakannya, Pemkot Tangerang saat ini belum memiliki aturan pendamping adanya kebijakan  tersebut.  “Kalau aturan Perda atau Perwal belum ada. Tapi ada program namanya fasilitas pembinaan industri kecil,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya ada aturan Perda dalam mengawal kebijakan Permendag tersebut. Terlebih saat ini ada Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang – Undang nomor 33 tahun 2019 tentang produk halal kewajiban Pemda memfasilitasi untuk penerapan bagi industri kecil. Harusnya ada, karena dasar hukum PP 31 tahun 2019 pasal 62, ujarnya.

Meski demikian, pihaknya juga belum dapat memastikan kapan aturan dibuat. Namun, pihaknya akan berencana mengajukan aturan tersebut. Karena harus ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif. “Belum dapat dipastikan kapan akan dibuat, kita tetap akan mengajukan karena harus ada kesepakatan dua belah pihak antara eksekutif dan legislatif,” terangnya.

Menurut Yana, sejak 2014, Pemkot Tangerang mempunyai program dalam memfaslitasi dan mensosialisasikan penting produk halal untuk industri kecil dan menengah hal yang sangat penting. “Pertama karena negara Indonesia mayoritas beragama muslim, kedua Undang – Undang JPH (Jaminan Produk Halal, red) mewajibkan diawal 2020 produk harus halal. Amanat itulah kami konsen untuk membantu memfasilitasi usaha kecil dan menengah untuk mendaftarkan produknya,” tandasnya.

Sementara itu Pemkot Tangsel melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat baru mengetahui Permendag nomor 29 tahun 2019. Kepala Bidang Perindustrian pada Disperindag Kota Tangerang Selatan, Ferry Payacun mengaku belum mengetahui peraturan tersebut dan dirinya mengaku akan segera mempelajari Permendag tersebut. “Saya belum tau, ini saya baru tau dari kamu. Untuk sekarang saya akan pelajari terlebih dahulu,” ujarnya. 

Ferry mengatakan, pada prinsipnya, sebaiknya impor daging itu ada label halalnya untuk menjamin keyakinan. “Karena mayoritas kita muslim, sebaiknya impor daging itu ada label halalnya untuk menjamin keyakinan. Selain itu kita punya PP nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-undang nomor 33/2019 tentang produk halal kewajiban Pemda memfasilitasi untuk penerapan bagi industri kecil,” jelasnya. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here