Atasi Pengangguran, Pemprov Banten Dinilai Kurang Inovatif

SERANG, (KB).- DPRD Banten menilai Pemerintah Provinsi Banten kurang inovatif dalam mengatasi persoalan pengangguran. Akibatnya, Banten kembali menjadi provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi se-Indonesia.

Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar mengatakan, pada kondisi normal saja pemprov melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) belum punya inovasi untuk menangani pengangguran di Banten.

“Apalagi dalam kondisi Covid-19 lebih tidak mampu lagi, enggak punya inovasi,” kata M Nizar, akhir pekan lalu.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said pesimistis angka pengangguran di Banten akan mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan. Hal tersebut karena saat ini sedang menghadapi Covid-19 yang telah menimbulkan angka pengangguran baru. Selain itu, anggaran yang tersedia juga difokuskan untuk penanganan Covid-19.

“Di situasi seperti ini, dimana seluruh anggaran diorientasikan untuk Covid-19. Saya pesimistis pengangguran di Indonesia akan menurun, termasuk di Banten,” ujarnya.

Disinggung terkait apa yang perlu dievaluasi setelah melihat angka pengangguran tersebut, politisi Partai Demokrat ini mengaku tak menjabarkannya karena belum mengecek berapa target pemprov dalam menurunkan angka pengangguran untuk tahun 2020.

“Kalau lihat ini, sebenarnya ada sesuatu yang menggembirakan terkait dengan penurunan angka pengangguran di Banten,” ucapnya.

Baca Juga : Dewan Pesimis Penggangguran di Banten Turun

Diketahui, TPT di Banten pada Februari 2020 sebesar 8,01 persen atau sebanyak 489.216 penduduk. Dengan jumlah penduduk yang menganggur tersebut, tiga kali sudah Banten menjadi daerah pengangguran tertinggi se-Indonesia dan menempati presentase di atas rata-rata nasional 4,99 persen.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengatakan, kenaikan jumlah pengangguran pada Februari 2020 kemungkinan disebabkan adanya PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan, salah satunya Krakatau Steel, Kota Cilegon.

“Ada 2.229 karyawan yang di-PHK, itukan sudah tercatat di statistik,” tuturnya.

Selain itu, terdapat perusahaan lain di Kabupaten dan Kota Tangerang yang juga melakukan hal sama.

“Ada juga perusahaan di wilayah Tangerang kabupaten dan kota memang mem-PHK tapi perusahaan tidak tutup, itu tercatat oleh BPS,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Banten menjadi daerah tujuan pencari kerja dari beberapa daerah karena UMK Banten lebih tinggi.

“Memang kalau saya sudah menyampaikan faktor memang Banten itu daerah strategis, dari Sumatera dekat dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dekat. Darimanapun juga Banten menjadi tujuan pencari kerja,” katanya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here