Atasi Pencemaran, Normalisasi Ciujung Mendesak

SERANG, (KB).- Aliran Sungai Ciujung dalam beberapa pekan terakhir ini kerap menjadi perhatian berbagai kalangan karena kondisinya yang sempat menghitam dan berbau yang diduga akibat tercemar limbah industri. Oleh karena itu, perlu dilakukan normalisasi agar aliran sungai tetap bisa mengalir walaupun debit air berkurang saat musim kemarau tiba.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Kustaman mengatakan, soal pencemaran Sungai Ciujung yang terjadi pada pekan lalu, pihaknya pun sudah melakukan survei lapangan. Saat ini, kondisi air sungai pun sudah kembali normal. “Sudah ditinjau langsung oleh pak Kadis (Sri Budi Prihasto). Nanti tinggal ditindaklanjuti oleh bidang penanganan pencemaran lingkungan,” ujarnya, Jumat (28/7/2017).

Ia mengatakan, pencemaran pada aliran Sungai Ciujung tersebut memang kerap berulang. Terlebih saat musim kemarau, di mana debit air menjadi berkurang sedangkan limbah yang masuk jumlahnya tetap, namun air tidak dapat bergerak. Oleh karena itu, pencemaran aliran Sungai Ciujung tersebut dapat teratasi jika dilakukan normalisasi. Sebab saat ini, endapan lumpur di dasar sungai menjadi penyebab penghambat aliran air. “Airnya tidak mengalir ke laut,” ujarnya.

Kustaman menuturkan, secara umum pencemaran tersebut kerap terjadi saat musim kemarau tiba. Pada saat itu pun, pihaknya selalu melakukan penanganan jika terjadi pencemaran. Tiap kali ada laporan yang masuk, pihaknya pun langsung menanggapi. “Tapi, setiap tahunnya selalu begitu. Makanya, solusi utamanya ya normalisasi,” katanya.

Menurut dia, walaupun penanganan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihaknya telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), akan tetapi tetap saja tidak bisa mengatasi pencemaran yang terjadi. “Sampai kapan pun akan terus begitu, teguran lagi, survei lagi. Karena memang SOP nya begitu,” ucapnya.

Hingga saat ini, dirinya telah melayangkan surat permohonan normalisasi aliran Sungai Ciujung kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahkan surat permohonan tersebut, dilayangkan melalui rekomendasi Bupati Serang. Namun hingga saat ini belum juga ada realisasi. “Tapi sampai saat ini belum juga direalisasikan. Paling cuma bedol bendungan Pamarayan saja,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Riung Hijau, Anton Susilo mengatakan, beberapa industri di wilayah Serang Timur saat ini memang masih kurang pengawasan dari pemerintah. Hal itu dikarenakan terkendala SDM. Kemudian, pihaknya pun mengatakan, perusahaan yang ada saat ini jangan hanya berbicara soal Amdal, namun harus berupaya untuk memperbaiki Ipal (Instalasi Pembuangan Air Limbah).

“Itu yang kami inginkan sebenarnya, kalau untuk menutup perusahaan sebenarnya enggak mungkin. Karena berbicara soal PAD Kabupaten Serang dan banyak yang akan di-PHK nantinya, yang saya inginkan adalah perbaikan Ipalnya saja,” ujarnya.

Kemudian, ujar Anton, selama ini di wilayah Kabupaten Serang sendiri tidak ada semacam polutan yang dapat memantau kondisi air, udara dan tanah. Padahal hal itu sangat penting untuk bisa mengontrol dan memberi warning kepada masyarakat terkait kondisi lingkungannya. “Itu enggak ada, itu yang saya dorong agar tahu bahwa udara di sini kurang baik karena berwarna merah, atau air di sini kurang baik karena warna merah, kan harus ada peringatan tersebut. Masyarakat biar tahu soal itu,” katanya.

Menurutnya, normalisasi menjadi suatu keharusan. Sebab dengan dilakukan normalisasi, ke depan diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Tengkurak. Agar nelayan bisa kembali ramai seperti pada tahun 1980-an. “Sekarang ini sangat terganggu, ini kan budaya soal mencuci, mandi, tapi kemudian yang tidak kalah penting itu ekonominya yang sangat terganggu. Ekosistem di sungai pun kadang pada mati ikannya,” tuturnya. (H-48)***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here