Minggu, 24 Juni 2018

ASN Terancam Kehilangan Jabatan

CILEGON, (KB).- Aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cilegon tingkat kecamatan, terancam kehilangan jabatan. Hal tersebut karena lembaga yang menaungi mereka akan terkena likuidasi alias penghapusan.

Ini seiring munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pada Permendagri tersebut menyatakan, UPT bidang pendidikan adalah satuan pendidikan formal maupun non formal, dengan kata lain UPT adalah sekolah.

”Ketika kriteria UPT adalah sekolah, berarti UPT tingkat kecamatan tidak masuk kriteria,” ujar Asda III Setda Pemkot Cilegon, Dana Sujaksani, Kamis (22/2/2018). Nama UPT di sekolah-sekolah pun nantinya akan berubah. Menurut Dana, UPT ke depan akan diberi nama satuan kerja. ”Jadi nantinya sekolah dasar akan disebut satuan kerja sekolah dasar. Begitu juga SMP, akan disebut satuan kerja sekolah menengah pertama,” tuturnya.

Menurut Dana, imbas dari kebijakan pusat ini yaitu ASN kehilangan lembaga yang menaungi. Nasib para ASN inilah yang perlu dipikirkan secara matang. ”Itu bergantung kebijakan pimpinan, akan dititipkan di mana dulu mereka ini hingga ada mutasi. Tapi tidak mungkin status mereka akan nonjob. Sebab, status nonjob itu hanya untuk ASN indisipliner,” katanya.

Sementara OPD lain yang memiliki UPT, nasibnya jauh lebih baik dari UPT Dinas Pendidikan Cilegon. UPT-UPT ini masih memiliki peluang bertahan. ”Kami sedang menyisir kembali semua OPD yang memiliki UPT. Masing-masing OPD kami minta kajian akademis, tentang kebutuhan mereka terhadap UPT. Jika memang masih dibutuhkan, masukkan ke dalam kajian akademis, bahwa UPT tersebut masih dibutuhkan,” tuturnya.

Kajian akademis ini ditenggat hingga 27 Februari. Sebab, pada 2 Maret, Biro Organisasi Pemprov Banten akan melakukan verifikasi terkait UPT di seluruh OPD di lingkungan Pemkot Cilegon. ”Kami minta agar kajian akademis ini diserahkan kepada kami pada 27 Februari. Biar nanti kalau ada yang kurang, bisa segera kami lengkapi. Sehingga ketika diserahkan kepada Biro Organisasi Pemprov Banten pada 2 Maret, kajian akademis seluruh OPD lengkap,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala UPT Dinas Pendidikan Cibeber Muhlisi, mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Namun Wandi mengaku pasrah jika memang UPT Dinas Pendidikan akan dihapuskan. ”Secara prinsip, saya akan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Sebetulnya belum ada info resmi terkait penghapusan UPT, tapi kalau kabar burung memang sudah dengar,” katanya. (AH)***


Sekilas Info

Demi Landmark, Perkim Cilegon Rogoh Rp 96 Juta

DINAS Pertamanan dan Permukiman (Perkim) Cilegon terpaksa harus mengeluarkan anggaran Rp 96 juta untuk perbaikan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *