ASN Sering Bolos Apel Harus Disanksi Tegas

Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Suwab Amirudin menilai, ASN di Lingkungan Pemprov Banten yang berkali-kali bolos apel harus diberikan sanksi tegas. Hal tersebut dilakukan, untuk memberikan efek jera kepada yang bersangkutan.

Diketahui, BKD Banten menyatakan, ada 68 ASN di Lingkungan Pemprov Banten yang bolos atau tidak hadir tanpa keterangan pada apel dan halalbihalal hari pertama kerja pascalibur Lebaran, Senin (10/6/2019). Dari 68 ASN tersebut, terdapat 28 di antaranya yang sudah pernah bolos pada apel sebelumnya, totalnya sampai tiga kali.

“(Sanksi) harus berefek jera, sehingga nanti efektivitas kerjanya berjalan. Kalau misalnya tidak diberikan sanksi yang tegas nanti itu kan bisa berleha-leha,” katanya saat dihubungi Kabar Banten melalui sambungan seluler, Rabu (19/6/2019).

Menurut dia, sanksi untuk ASN yang melanggar aturan bisa bermacam-macam, bergantung tingkat kesalahan yang dilakukan. Sanksi ringan dapat diberikan berupa teguran baik secara tertulis maupun tidak.

“Itu kalau memang berat bisa dilakukan pemecatan.Jadi, kami lihat dulu pak Gubernur (Banten), apakah orang (ASN yang bolos) tersebut, sudah pernah diberikan peringatan secara tertulis atau secara tidak tertulis,” tuturnya.

Jika teguran sudah pernah diberikan dan ASN tetap saja mengulangi pelanggaran, maka pemprov berhak mengambil kebijakan tegas.

“Kalau mengurangi perbuatannya, secara aturan kan apabila seorang ASN tidak loyal kepada pimpinan ada sanksinya tegas. Kalau dianggap itu sebagai pelanggaran yang betul-betul meninggalkan tugas yang dibebankan sepenuhnya, itu bisa pemberhentian,” ucapnya.

Meski hanya berupa teguran, pemprov perlu meminta keterangan pernyataan secara terulis dari ASN bersangkutan, isinya menerangkan, bahwa dia tidak akan mengulangi pelanggaran.

“Iya harus diberikan dulu teguran tertulis, kalau perlu semua ASN yang kemarin bolos itu apel itu ditulis namanya hitam di atas putih, lalu dibuat tandatangan. Karena, ASN ini kan memang ada di ranahnya gubernur,” ujarnya.

Selain sanksi, Sekda Banten perlu memberikan pembinaan kepada ASN melalui kepada organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

“Kalau fungsi pembinaan, sekda itu harus betul-betul melakukan sosialisasi tentang disipilin aparatur sipil negara (ASN). Itu (disiplin pegawai) memang sudah disampaikan para prajabatan, akan tetapi sekda yang baru ini harus turun ke setiap satker (OPD) untuk menyampaikan rapat koordinasi, terkait dengan ASN yang melakukan kegiatan yang melanggar aturan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BKD Banten Komarudin menuturkan, 68 ASN yang bolos apel dan halalbihalal hari pertama kerja pascalibur Lebaran akan diberikan sanksi. “Dua-duanya diberi sanksi, jenis sanksinya berbeda,” tuturnya. (Sutisna)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here