ASN Bolos Pengajian, Pemkot Serang Hanya Beri Sanksi Moral

SERANG, (KB).- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang memastikan tidak ada sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mencoba bolos saat pengajian bulanan sekaligus sykuran satu tahun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Syafrudin-Subadri Usuludin, Senin (9/12/2019).

Kepala BKPSDM Kota Serang Ritadi B Muhsinun mengatakan, sanksi yang diterima oleh ASN tersebut, hanya sanksi moral saja, karena tidak berhubungan dengan kepegawaian.

“Sanksi mungkin sanksi moral saja, karena mau membolos. Kan itu pengajian kembali ke nurani masing-masing,” katanya saat ditemui di ruang kerjan, Selasa (10/12/2019).

Menurut dia, ASN yang mencoba itu sudah melaksanakan apel pagi dan dari OPD nya ada kegiatan di luar. Seperti dari Dinas Perhubungan (Dishub) yang harus melaksanakan tugas dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bappeda yang sedang ada kegiatan di luar.

“Tapi kita sebagai ASN harus taati perintah pimpinan, pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” ucap mantan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan itu.

Meski demikian, pihaknya sudah menerapkan sanksi pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS), bagi ASN yang bolos mengikuti apel pagi atau indisipliner. Akumulasi pemotongannya sebesar 0,5 persen dari jumlah TPPNS yang diterimanya. Namun, ia menilai sejauh ini tingkat disiplin ASN Kota Serang cukup baik.

“Kalau menurut saya sudah bagus, karena kalau melanggar disiplin langsung diproses. Kita dikurun waktu 2019 ini ada sanksi berat, sedang dan ringaj. Gak sampai 5 persen dari jumlah 4 ribuan pegawai. Jadi masih disiplin,” tuturnya.

Baca Juga : Sempat Dikejar Subadri, Puluhan ASN Pemkot Serang ‘Bolos’ Pengajian

Kasubid Kepangkatan Kepindahan dan Pensiun pada BKPSDM Kota Serang Murni mengatakan, sepanjang tahun 2019 ini, ASN yang mendapatkan sanksi berat hanya ada tiga orang.

Mereka yakni dua orang terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diberhentikan secara tidak hormat, satu orang terjerat kasus pidana umum yang dibebastugaskan atau non job.

“Satu lagi yang masih proses melanggar kode etik pegawai, itu sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat,” kata dia.

Untuk sanksi ringan, ujar dia, jumlahnya lebih banyak dari sanksi sedang dan berat. Mereka adalah ASN yang indisipliner dan sanksi nya berupa peringatan oleh kepala OPD masing-masing.

Namun, jika setelah diperingatkan masih belum jera. Maka, sanksinya akan dinaikan ke sanksi sedang. “Kalau sanksi ringan itu diperingatkan oleh kepala OPDnya masing masing,” ujarnya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here