Area Investasi Peternakan Ayam di Kabupaten Serang Dibatasi

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan membatasi area investasi peternakan ayam di wilayahnya. Aturan tersebut akan dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Serang yang direncanakan akan direvisi.

Sekretaris DPUPR Kabupaten Serang, Hanafiah mengatakan, rencana revisi perda nomor 10 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 ini sedang dalam pembahasan. Rencananya, kata dia, Rabu (25/9/2019) Bupati Serang dan Wakil Bupati Serang akan mempresentasikan di hadapan Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Hanafiah menuturkan, salah satu point dalam revisi perda tersebut yakni peternakan ayam sekarang diarahkan di pola perkebunan dan pertanian kering. Hal ini berbeda dengan sebelumnya yang relatif bebas di pola ruang manapun.

“Karena tidak diatur secara rinci di RTRW kita, tapi direvisi ini kita buat lebih rinci lagi, hanya boleh itu dipola ruang perkebunan dan pertanian. Kecamatannya tersebar, semua kecamatan boleh asal dia punya pola ruang itu,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

Meski demikian, kata dia yang paling banyak potensinya untuk bisa digunakan peternakan tersebut tersebar di Kecamatan Gunungsari, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Cinangka, Petir dan Cikeusal. Selain pola ruang, kata dia diatur juga mengenai jarak.

Dimana saat mendirikan peternakan ayam minimal berjarak 500 meter dari sarana pendidikan dan kesehatan. Jangan sampai pola ruangnya masuk namun peternakan itu berada di sebelah sekolah.

“Jadi kita tidak rekomendasikan, yang baru kita buat seperti itu. Bagi yang sudah ada otomatis dia tidak boleh melakukan kegiatannya, jadi misalnya dia mau melakukan penambahan bangunan segala mecam itu tidak bisa direkomendasikan lagi, contoh kecil yang sekarang terlihat di Curug, Kota Serang ada peternakan ayam tapi disebelahnya sudah berkembang jadi perumahan, nah itu tidak bisa berkembang lagi untuk aktivitas apapun,” ujarnya.

Revisi perda RTRW tersebut, kata Hanafiah, tahun perencanaan tetap sama tahun 2011- 2021, hanya muatan didalamnya dilakukan perubahan. “Sesuai dengan dinamika, terus sesuai dengan program strategis nasional seperti Serang – Tol Panimbang, dengan ada bukaan dua di Cikeusal dan Tunjungteja pengaruhnya besar,” ujarnya

Hanafiah mengatakan, terkait target pengesahan revisi perda tersebut, pihaknya masih menunggu rekomendasi menteri agraria dan tata ruang. Kemudian setelah itu selanjutnya akan dimasukan ke dewan untuk bisa di ketuk palu.

“Setelah itu diundangkannya nanti ada rekomendasi dari biro hukum provinsi, dan sampai ke Kemendagri, baru bisa diundangkan. Kalau tata ruang agak berbeda sedikit perdanya dengan yang lain, ketentuannya agak panjang,” ucapnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here