Apdesi Tolak Kebijakan Pemkab Lebak

PARA kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Lebak saat menggelar rapat dengar pendapat dengan DPRD setempat terkait penolakan kebijakan Pemkab mengenai penerapan transaksi non tunai bagi desa di ruang paripurna DPRD setempat, Kamis (4/4/2019).*

LEBAK, (KB).- Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lebak menolak sejumlah kebijakan Pemkab Lebak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Kebijakan tersebut dinilai berbenturan dengan perundang-undangan, dan merampas otonomi desa sebagai pengelola keuangan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Apdesi Lebak Darmawaan saat menggelar pertemuan atau audiensi dengan DPRD Lebak, Kamis (4/4/2019).

Di hadapan Komisi I DPRD Lebak, Darmawan yang merupakan Kepala desa (Kades) Cikatapis mendesak Pemkab Lebak membatalkan sejumlah kebijakan mengenai pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019. Salah satunya, penerapan transaksi non tunai bagi desa.

Menurutnya, kebijakan transaksi non tunai bagi desa berbenturan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri, tidak ada satu pasal pun yang mengharuskan transaksi non tunai. Sehingga, pencairan dengan mekanisme transaksi non tunai tidak pada seluruh kegiatan anggaran.

“Kebijakan Pemkab sangat tidak relevan. Karena berdasarkan kajian kami, dalam aturan tidak ada satu pun pasal yang mengharuskan penerapan non tunai bagi desa,” katanya.

Baca Juga: Transaksi Non Tunai Desa, Apdesi Minta Penjelasan Pemkab Lebak

Ia mengatakan, dalam Permendagri Nomor: 20 Tahun 2019, pasal 8 ayat (1) disebutkan Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Dalam pasal 6 ayat (4) Kaur dan Kasi mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjan kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

“Artinya, desa memiliki hak preogratif untuk mengelola anggaran dan potensi yang ada di desa secara mandiri,” ujarnya.

Ia mengatakan, dasar pemberlakuan atau implementasi transaksi non tunai pada pemerintah desa harus jelas, minimal harus melalui Surat Edaran Bupati. Selain itu, sebagaimana dalam aturan Permendagri mekanisme transaksi non tunai tidak berlaku pada seluruh kegiatan anggaran.

Sebab, pengadaan barang/jasa pada kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan harus dilakukan melalui swakelola, tidak melalui penyedia barang/jasa atau tidak dengan mekanisme transaksi non tunai.

“Intinya, banyak ketidaksesuaian kebijakan yang diterapkan Pemkab Lebak dengan aturan perundang-undangan,” tuturnya.

Ketua Apdesi Lebak Bedah Junaedah Khaerunisa menambahkan, kebijakan Pemkab Lebak soal pengelolaan keuangan desa banyak yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selain itu, kebijakan Pemkab soal transaksi non tunai dirasakan belum relevan dengan kondisi saat ini. Sehingga, Pemkab perlu mengevaluasi kebijakan tersebut.

“Kita bukan ingin membangkang dengan kebijakan Pemkab. Tetapi, kami hanya ingin agar implementasi kebijakan ini sesuai dengan kondisi di lapangan,” tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Lebak Yanto, akan merekomendasikan aspirasi Apdesi soal kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa melalui rapat dengar pendapat (RDP). “Kita akan segera agendakan RDP dengan Pemkab,” ujarnya.

Evalusi data poktap PBB-P2

Selain itu, pihaknya juga berharap Pemkab Lebak melalui Badan pendapatan daerah (Bapenda) mengevaluasi kebijakan penyesuaian nilai Pokok Ketetapan (Poktap) Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (NJOP-PBB-P2). Validasi data diperlukan, karena banyak ditemukan kasus Poktap PBB-P2 yang tidak ada kesesuaian.

“Harus dievaluasi, karena di lapangan datanya tidak valid. Dan itu bisa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Rasio Penetapan PBB-P2 Dipertanyakan

Sebelumnya diberitakan, Apdesi Lebak menggelar pertemuan atau audiensi dengan DPRD Lebak, Rabu (27/3/2019). Apdesi mendorong agar DPRD melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait kebijakan pemerintah daerah tentang penerapan Transaksi Non Tunai bagi desa tahun 2019. (PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here