Apdesi Kabupaten Serang Dorong Pembaruan Data Bansos Pusat

SERANG, (KB).- Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang mendorong dilakukan pembaruan data dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut, karena menurut Apdesi, saat ini banyak bantuan yang belum tepat sasaran akibat masih menggunakan data lama.

Ketua Apdesi Kabupaten Serang Santibi menjelaskan, pemberian bansos dari Pemerintah Pusat hingga saat ini masih banyak yang belum tepat sasaran. Sebab, data keluarga penerima manfaat (KPM) masih menggunakan data lama dan belum dilakukan verifikasi ulang, sehingga banyak warga yang seharusnya sudah keluar, namun tetap menerima bantuan.

“Sampai saat ini pemberian bantuan masih menggunakan data lama. Ada yang sudah mampu, tapi tetap menerima bantuan. Jadi, belum tepat sasaran,” katanya kepada Kabar Banten, Kamis (12/9/2019).

Oleh karena itu, tutur dia, pihaknya saat ini mendorong aparatur desa untuk dapat melakukan pendataan terhadap ribuan KPM saat ini. Sebab, dipastikan di dalam data lama ada KPM yang sudah meninggal dan KPM yang sudah mampu dan diwajibkan untuk keluar dari program.

“Itu yang meninggal juga ada sebenarnya. Saya juga pusing, karena masih banyak warga yang komplain,” ujarnya.

Menurut dia, pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas terkait masalah tersebut. Hanya saja, ada beberapa kesulitan, karena ada saja warga mampu yang didata oleh rukun tetangga (RT)-nya dan masuk dalam program bansos, sehingga banyak KPM baru yang kesulitan untuk masuk program bansos tahun ini.

“Apa yang disampaikan kadang tidak sesuai, karena yang mampu juga mendapat bantuan. Tapi, mudah-mudahan ke depan ada perubahan. Saat ini, kami akan terus melakukan verifikasi, walaupun saya juga pusing,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang Saepudin menuturkan, saat ini sudah ada 69.000 warga di Kabupaten Serang yang menunggu untuk menerima program bansos dari pemerintah.

Sementara, saat ini terdapat 53.427 keluarga yang masih menerima bantuan dari Pemerintah Pusat dan belum dilakukan verifikasi kembali.

“Saat ini yang butuh bantuan itu banyak, ada 69.000 warga masih menunggu. Dalam penanganannya pemerintah desa juga perlu melakukan musyawarah untuk memastikan data KPM lama sudah mampu atau belum,” katanya. (TM)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here