Apdesi Akan Gugat Pemkab Lebak

LEBAK,(KB).- Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lebak akan menggugat Pemkab setempat terkait sejumlah kebijakan mengenai penerapan pengelolaan keuangan di desa tahun 2019.

Langkah itu akan dilakukan jika Pemkab tidak membatalkan atau merevisi kebijakan tersebut. Wakil Ketua Apdesi setempat, Darmawan menegaskan, upaya hukum melalui cara gugatan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah terakhir, jika Pemkab tetap bersikukuh memaksakan kebijakannya tersebut.

“Ini bukan bentuk pembangkangan terhadap kebijakan Pemkab. Namun, ada beberapa hal yang kami angap perlu di luruskan bersama mengenai kebijakan itu,” ujarnya, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, upaya meluruskan perlu dilakukan, karena beberapa kebijakan itu dinilai berbenturan dengan perundang-undangan. Antara lain, berkaitan dengan Petunjuk Teknis Operasional Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (PTO-KUEP), PTO Bangsaprasswakarya, pemberlakuan transaksi non tunai pada pemerintah Desa dan permasalahan pada penyesuaian pokok ketetapan (Poktap) pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2).

PTO yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD), kata dia, bersifat mengatur. Namun, ditetapkan dengan keputusan Bupati, bukan dengan peraturan Bupati. Sementara perintah undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri lebih lanjut pengaturannya diatur melalui peraturan daerah sampai dengan peraturan Bupati.

Baca Juga: Apdesi Tolak Kebijakan Pemkab Lebak

“Jika isi PTO bersifat mengatur, maka harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebaliknya, jika PTO ditetapkan dengan keputusan Bupati, maka isinya tidak bersifat mengatur, karena surat keputusan bersifat individual dan konkrit yang hanya sekali-sekali,” katanya.

Masih banyak hal lain yang dirasakan ngawur dalam PTO tersebut. Untuk, itu Pemkab perlu merevisi atau mengkaji kebijakan tersebut. “Jika tidak, ini akan menjadi persoalan dikemudian hari,” tegasnya.

Sebagai Masukan

Sementara, Kepala DPMD Lebak, Rusito menganggap apa yang disampaikan Apdesi merupakan sebuah masukan bagi Pemkab sebagai bahan evaluasi. “Tentunya akan kita kaji lagi, apakah yang dipertanyakan Apdesi itu menyangkut substansi atau menyangkut hal lainnya, seperti penulisan atau istilah-istilah,” ujarnya.

Setelah di evaluasi, kata dia, masukan tersebut nantinya akan dijadikan bahan untuk dilakukan revisi atau perbaikan. Namun, saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan, karena DPMD merupakan bagian dari tim eksekutif, sehingga tidak bisa memberikan pandangan.

“DPMD belum bisa menyimpulkan, itu kan bagian tim eksekutif. Jadi intinya kita lagi pelajari poin-poinnya, apakah masuk pada substansi, apakah teknis,” ucapnya.(PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here