APBD Perubahan 2019, Belanja Daerah Naik 3.82 Persen

SERANG, (KB).- Belanja daerah pada Perubahan APBD 2019 Provinsi Banten mengalami peningkatan 3,82 persen atau sebesar Rp 464,63 miliar dibanding APBD 2019. Semula pada APBD 2019, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 12.15 triliun, sementara pada Perubahan APBD 2019 menjadi Rp 12,62 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda tentang Perubahan APBD 2019 dan Raperda tentang APBD 2020, di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (14/8/2019).

Dalam paripurna sempat terjadi interupsi keberatan dari anggota DPRD Banten untuk membahas APBD 2020. Mereka ingin agar APBD 2020 dibahas lebih lanjut oleh DPRD Banten yang baru. Alasannya, waktu yang ada tidak memungkinkan DPRD Banten saat ini merampung dua pembahasan sekaligus yaitu Perubahan APBD 2019 dan APBD 2020.

Setelah melalui proses lobi, akhirnya seluruh fraksi menyepakati agar APBD 2020 dibahas lebih lanjut lanjut oleh DPRD Banten yang baru. Paripurna kemudian berlanjut dengan penyampaian nota Pengantar Gubernur Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim menuturkan, peningkatan belanjar pada Perubahan APBD membuat adanya defisit anggaran sebesar Rp 948,95 miliar. “Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2018,” katanya.

Anggaran belanja tersebut terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai yang semula dianggarkan sebesar Rp 2,21 triliun menjadi Rp 2,50 triliun. “Atau meningkat sebesar 13,09 persen atau sebesar Rp 290,41 miliar, yaitu dalam rangka pemenuhan gaji dan tuniangan selama 14 bulan,” ucapnya.

Belanja hibah semula dianggarkan sebesar Rp 2,31 triliun menjadi Rp 2,26 triliun. Secara netto berkurang sebesar 2,04 persen atau sebesar Rp 47,03 miliar. Terdiri atas penambahan hibah untuk Untirta sebesar Rp 25 miliar dan kemasyarakatan sebesar Rp 22,40 miliar.

“Selain itu juga terdapat pengurangan baik maupun pemerintah kepada hibah yang ke masyarakat lembaga/organisasi secara ketentuan belum dapat dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp 94,43 miliar,” tuturnya.

Sementara belanja bantuan sosial tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp 105.97 miliar. Kemudian, belanja hasil kepada pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD 2019 mengalami peningkatan Rp 116,61. “Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebebsar Rp 432,69 miliar,” katanya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini melanjutkan, belanja tidak terduga yang semula dianggarkan sebesar Rp 55,43 miliar menjadi Rp 47,18 miliar. Sementara itu, belanja langsung diarahkan untuk urusan konkuren pemerintahan daerah melalui 171 program yang dilaksanakn oleh 41 perangkat daerah. “Semula dianggarkan menjadi Rp 4.64 triliun, atau meningkat sebesar 2,49 persen atau sebesar Rp 112,89 miliar,” katanya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo menuturkan, pada awal pembahasan Perubahan APBD 2019 dan APBD 2020 dilaksanakan bersamaan. Hal itu dilakukan berdasarkan konsultasi dengan kemendagri yang melihat kemungkinan akan mulurnya pembahasan APBD 2020 jika dibahas oleh DPRD Banten yang baru.

“Dan pelaksanaannya tahun bisa lewat bulan Januari (2020), karena itung-itungannya kan ada dua pansus yang harus diselesaikan di dewan baru, yaitu pansus tartib kedua pansus AKD,” katanya.

Ia mengaku sudah mencoba mempertahankan agar APBD 2020 dibahas bersamaan Perubahan APBD 2019. Namun, karena kalah suara di DPRD Banten akhirnya ia ikut keputusan bersama.

“Waktu yang bisa dikendalikan waktu sekarang, menurut saya ya. Saya sudah hampir 5 tahun menjadi badan anggaran. Itu bisa dilaksanakan menurut hitungan saya. Tapi dewan baru enggak tahu, karena sampai sekarang saya enggak tahu dilantik kapan. Nanti pansus tartib seperti apa, AKD seperti itu tidak bisa dikendalikan,” tuturnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here