Selasa, 25 September 2018

APBD Perubahan 2018, Penyertaan Modal Harus Dikaji Matang

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta mematangkan rencana penambahan modal ke Bank Banten senilai Rp 200 miliar pada APBD Perubahan 2018. Hal tersebut, agar rencana tidak berubah di detik-detik terakhir pembahasan, seperti yang pernah terjadi pada pembahasan APBD Murni 2018.

“Waktu itu saya minta kejelasan dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berkaitan dengan kepastian slot anggaran buat Bank Banten itu. Apakah ini sudah melalui kajian, yang selama ini sering disampaikan gubernur. Jangan sampai setelah dibahas, sudah ada tingkat kesepakatan dengan TAPD, enggak tahunya dicoret. Nah ini kami mempertanyakan lagi,” kata Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Saat ini, DPRD bersama dengan TAPD sedang membahas dokumen kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD 2018. “Kemarin kami baru menindaklanjuti surat pengantar gubernur berkaitan dengan rencana kebijakan umum perubahan anggaran 2018. Memang di postur APBD perubahan itu ada pagu indikatif penyertaan modal ke Bank Banten senilai Rp 200 miliar,” ujarnya.

Ia menuturkan, DPRD akan melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap usulan tersebut dengan mempertimbangkan postur anggaran yang mengalami defisit. Berdasarkan dokumen tersebut, total usulan yang masuk sekitar Rp 900 miliar, sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2017 hanya Rp 725 miliar.

“Menurut laporan dari pihak TAPD, bahwa sudah ada tingkat komunikasi MoU (nota kesepahaman) antara BRI dengan Bank Banten. Ketika pemerintah menyuntik anggaran untuk penguatan modal Bank banten, Bank BRI pun akan melakukan hal yang sama. Tahapan sekarang yang dilakukan BRI, adalah melihat keberadaan Bank Banten, prospeknya seperti apa. DPRD pastinya akan melakukan kehati-hatian,” ucapnya.

Mengenai besaran penyertaan modalnya nanti, menurut dia, bergantung pembahasan di badan anggaran (banggar). DPRD juga, tutur dia, akan memperhitungkan perkembangan pemasukan daerah. “Jadi, jangan karena usulan Rp 200, absolut (sepenuhnya). Karena kan dinamika di banggar juga akan berkembang. Bisa saja dengan tidak adanya peningkatan pendapatan dan ada kebutuhan yang sifatnya untuk kepentingan rakyat, kan bisa saja dari Rp 200 miliar berkurang jadi Rp 150 miliar. Sesuai dengan dinamika pembahasan yang berkembang,” katanya.

Menurut dia, pernyertaan modal kepada Bank Banten memang harus dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan amanat perda. “Bagaimana pun sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2013, kewajiban dari perda itu kami masih minus sekitar Rp 325 miliar untuk menyuntik anggaran. Kalau menyuntikkan Rp 200 miliar artinya kami masih ada sisa. Mungkin dilakukan di murni (2019). Ini masih tahap pembahasan nanti juga kami panggil gubernur, Bank Banten dan yang lain,” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten, Mahdani mengatakan, penambahan modal tersebut, bukan untuk menambah saham pemprov melalui Banten Global Development (BGD) di Bank Banten. “Saham tetap 51 persen. Ini untuk penguatan permodalan. Kecuali nanti ada pemilik lain yang mau jual saham di pasar modal,” ucapnya. (RI)*


Sekilas Info

Pilpres 2019, Balad Jokowi Fokus Pemenangan Jabar-Banten

SERANG, (KB).- Relawan Balad Jokowi fokuskan meraih kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin diwilayah Jawa Barat dan Banten pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *