APBD-P Kota Tangerang 2019 Rp 4,4 Triliun

TANGERANG, (KB).- DPRD Kota Tangerang menyetujui dan mensahkan Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 sebesar Rp 4,456 triliun.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang dan panitia khusus dalam mengesahkan tiga raperda tersebut.

Dapat diketahui, bahwa Rancangan Perubahan APBD 2019, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 4,456 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 2,195 triliun. Dana perimbangan sebesar Rp 1,454 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 805,884 miliar.

“Setelah ada perubahan ini, saya meminta kepada seluruh SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang dapat berjalan dengan baik,” katanya, Senin (19/8/2019).

Perlu diketahui, dua raperda lainnya yang disetujui DPRD, adalah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Terkait raperda tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, wali kota menerangkan dalam perkembangannya perlu adanya penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi pembangunan dan usulan dari masyarakat terkait tarif pajak penerangan jalan dan tarif pajak hiburan.

“Khususnya pajak hiburan yang berkaitan dengan permainan ketangkasan guna mendukung pembangunan dan kemandirian daerah, yang tarif pajak awalnya senilai 25 persen diturunkan menjadi 10 persen,” ujarnya.

Lebih jauh, telah dilakukan juga kesepakatan bersama dengan anggota DPRD Kota Tangerang mengenai perubahan tarif pajak penerangan jalan untuk daya 450 VA yang rencananya akan ditiadakan. “Iya sudah sepakat akan di-nol-kan, dengan pertimbangan meringankan beban masyarakat kurang mampu,” ucapnya.

Sementara itu, untuk raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Ia menjelaskan, retribusi menjadi sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara berkelanjutan, sehingga diperlukan penetapan tarif retribusi yang berorientasi pada harga pasar, agar dapat diberdaya guna dan berhasil guna. (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here