APBD Kota Serang Terbatas, Kepala OPD Diminta ‘Nyengget’ Anggaran Ke Pusat

SERANG, (KB).- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang masih bergantung pada dana transfer, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Oleh karena itu, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan mampu “nyengget” anggaran untuk sejumlah program pembangunan di Kota Serang.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Nanang Saepudin mengatakan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 15 persen dari total APBD Kota Serang Rp 1,2 triliun. Kondisi tersebut membuat pemerintah berharap adanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk ke Kota Serang.

“APBD Kota Serang itu sangat ketergantungan pada dana transfer, baik pusat maupun provinsi. Karena kontribusi PAD kami hanya 15 persen dari APBD. Kami pun berharap ada DAU dan DAK. Sehingga Wali Kota Serang juga meminta kepada pimpinan OPD untuk nyengget anggaran ke pusat dan provinsi,” katanya, Senin (19/8/2019).

Ia menuturkan, saat ini pemkot juga mengeluarkan kebijakan efisiensi seperti rapat-rapat di luar Kota Serang. Anggaran hasil efisiensi tersebut kemudian diarahkan pada sejumlah program kegiatan yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat.

“Dari sisi belanja betul-betul diarahkan kepada outcome oriented. Artinya, lebih kepada yang menyentuh dengan kebutuhan masyarakat. Tidak sekadar kewajiban gugur anggaran, tanpa adanya outcome yang jelas,” ujarnya.

Setelah dihitung, kata Nanang, dari efesien itu pemkot dapat menghemat anggaran hingga Rp 79 miliar. Menurutnya, anggaran tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya dalam pembangunan di Kota Serang. Namun, pada Peraturan Menteri (Permen) Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD yang berkaitan dengan dana kelurahan.

“Dari dana itu tentu ada mandatorinya (perintah) 5 persen untuk dana kelurahan. Jadi memang ada perintah dari regulasi bahwa 5 persen dari APBD telah dikurangi DAK. Nilainya pun lumayan besar, dari APBD Rp 1,2 triliun diambil 5 persen. Itu sekitar Rp 700 jutaan, dikali 67 kelurahan, sangat besar dananya. Kami efisienkan, dan dari situ dialokasikan untuk kelurahan,” katanya.

Sementara, Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin mengatakan, 85 persen PAD Kota Serang masih mengandalkan dana transfer dari pemprov dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, ia meminta kepala seluruh Kepala OPD untuk saling bersinergi dalam membangun Kota Serang. Bahkan, pada 2020 pemkot sudah mengganggarkan sejumlah program dan dananya berasal dari DAU, yakni pembangunan infrastruktur di setiap kelurahan.

“Sekalipun pada dasarnya anggaran Kota Serang ini 85 persen masih masih mengandalkan transfer dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat,” katanya. (Rizki Putri/RI)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here