APBD Kota Serang 2020 Defisit Rp 74 Miliar

SERANG, (KB).- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang tahun 2020 disepakati defisit Rp 74.779.269.223. Jumlah tersebut, bertambah sekitar Rp 22 miliar dari rancangan APBD 2020.

Sementara, berdasarkan draf rancangan APBD Kota Serang tahun 2020 diketahui jumlah pendapatan sekitar Rp 1,2 triliun, yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 200 miliar, dana perimbangan sekitar Rp 942 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 132 miliar.

Sementara, jumlah belanja daerah sekitar Rp 1,3 triliun yang terbagi pada belanja langsung sekitar Rp 672 miliar dan belanja tidak langsung sekitar Rp 678 miliar.

“Penutup defisit diproyeksikan dari proyeksi pelampauan target pendapatan asli daerah dan hasil efisiensi belanja daerah pada program dan kegiatan tahun 2019,” kata Wali Kota Serang Syafrudin, dalam sambutannya pada rapat paripurna tentang persetujuan bersama APBD tahun 2020 di DPRD Kota Serang, Senin (25/11/2019).

Ia menuturkan, bahwa komposisi belanja langsung dan tidak langsung lebih besar belanja tidak langsung, yakni sekitar 50,1 persen, sedangkan belanja langsung sebesar 49,9 persen. Ia mengklaim, hal tersebut, karena belum masuknya bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi.

“Hal tersebut dikarenakan sumber dana lain berupa dana bantuan keuangan provinsi belum masuk,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, perencanaan defisit yang akan ditutupi oleh silpa, menunjukkan Pemkot Serang merencanakan adanya silpa yang besar. Hal tersebut, akan berdampak pada serapan anggaran dan pembangunan yang terhambat.

“Sama halnya pemkot sudah merencanakan kegagalan penyerapan anggaran. Ujungnya masyarakat yang dirugikan,” ucap politikus PKS tersebut.

Ia menuturkan, defisit Rp 74 miliar terlalu besar jika pemkot hanya mengandalkan skema tunggal untuk penutupan defisit itu dari silpa. Seharusnya, menutup defisit tersebut dengan efisiensi belanja atau menggenjot kembali pendapatan asli daerah (PAD).

“Jika itu tidak mampu dilakukan, maka jangan memasang angka defisit yang terlalu besar dalam postur APBD 2020,” tuturnya.

Selanjutnya, dia menilai, postur APBD tahun 2020 sangar tidak ideal. Hal tersebut, karena jumlah belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan jumlah belanja langsung. Padahal, belanja langsung merupakan belanja daerah yang langsung diperuntukkan pada program pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sedangkan belanja tidak langsung lebih banyak untuk gaji ASN.

“Besaran belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung salah satunya, karena adanya kenaikan pada pos anggaran pengasilan tambahan TPP PNS sekitar Rp 50 miliar,” katanya. (Masykur/YA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here