APBD Kota Cilegon 2020 Diproyeksi Turun Rp 1 M

CILEGON, (KB).- Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memproyeksikan APBD 2020 lebih kecil dibandingkan 2019. Pada APBD 2020 nanti, pemkot merencanakan besaran APBD 2020 sebesar Rp 1,7 triliun, padahal APBD sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun.

Data yang berhasil dihimpun, pemkot merencanakan pos pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 716,57 miliar, meliputi komponen pajak daerah Rp 557 miliar, komponen retribusi daerah sebesar Rp 20,20 miliar, komponen penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 16,44 miliar, serta komponen lain-lain PAD yang sah Rp 122,38 miliar.

“Berkaitan dengan bantuan keuangan provinsi, saat ini masih dalam tahap pembahasan. Kepastiannya dapat kami tindak lanjuti setelah mendapatkan peraturan gubernur tentang pemberian bantuan Provinsi Banten kepada kabupaten/kota pada 2020,” kata Wali Kota Cilegon Edi Ariadi dalam Forum Paripurna Penyampaian Raperda APBD 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Kamis (10/10/2019).

Ia menuturkan, dalam rangka mendorong tambahan peningkatan PAD, maka Pemkot Cilegon akan melakukan sejumlah hal. Khususnya mengambil strategi kebijakan yang difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan.

“Ini dilakukan dengan memperbarui data objek pajak, peningkatan pelayanan, perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, serta peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak,” ujarnya.

Sementara, pada pos belanja, Pemkot Cilegon merencanakan angkanya lebih kecil dibandingkan 2019. Pos belanja diproyeksi Rp 1,9 triliun, terdiri atas pos belanja tidak langsung Rp 941 miliar dan belaja langsung Rp 1,3 triliun.

“Pos belanja tidak langsung Rp 941 miliar itu untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Rp 841,91 miliar, belanja hibah Rp 90,87 miliar, belanja bantuan sosial Rp 5,52 miliar, belanja bantuan keuangan provinsi/ kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik Rp 1,4 miliar, serta belanja tidak terduga Rp 2 miliar,” ucapnya.

Menurut dia, pos belanja langsung Rp 1,3 triliun dilakukan dengan meningkatkan efisiensi belanja melalui pengurangan anggaran belanja-belanja yang kurang prioritas, juga penggunaan anggaran dari efisiensi kegiatan tahun berjalan untuk memenuhi anggaran kegiatan prioritas.

“Seperti penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah. Itu berpedoman pada pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi menuturkan, telah menerima dokumen RAPBD 2020 Pemkot Cilegon melalui rapat paripurna. Berikutnya, dokumen tersebut dibagikan ke seluruh fraksi untuk dipelajari. Nanti, kata dia, setiap fraksi akan memberikan respons atas isi dari RAPBD yang telah mereka terima melalui paripurna tanggapan fraksi. (AH)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here