APBD Banten 2020, Penyertaan Modal Bank Banten Disetujui

SERANG, (KB).- Setelah terancam tak mendapat penyertaan modal, DPRD Banten akhirnya menyetujui suntikan dana kepada Bank Banten senilai Rp 175 miliar pada APBD Banten 2020. Penyertaan modal tersebut masuk pada kebijakan umum anggaran (KUA) APBD 2020 dengan nama alokasi dana untuk usaha sektor perbankan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat menuturkan, landasan persetujuan penyertaan modal kepada Bank Banten mengacu kepada Perda Nomor 5 Tahun 2013. Nantinya, penyertaan modal dialokasikan kepada Bank Banten melalui PT Banten Global Development (BGD).

“Di KUA-nya ada untuk BUMD sektor perbankan, memang tak disebut untuk Bank Banten. Tapi kalau bicara sektor perbankan, ya Bank Banten,” katanya, Kamis (31/10/2019).

Menurut dia, upaya penyehatan terhadap Bank Banten merupakan tanggung jawab bersama. Sebab jika bank plat merah tersebut sampai kolep, maka pemprov terancam sanksi tak bisa membuka lagi bank serupa, serta tak bisa bermain di pasar modal.

“Kalau sampai kolep ancaman, OJK Banten tidak bisa lagi bermain di pasar modal. Saham di (Bank) BJB bisa ditarik, di Jamkrida ditarik, kas daerah tidak aman di Bank Banten, kita semua tidak bisa gajian,” ucapnya.

Sebetulnya Bank Banten sudah terhitung baik dalam menjalankan bisnisnya. Adapun proses bisnis yang terus merugi, merupakan akibat kesalahan lalu yang memaksakan Bank Pundi menjadi Bank Banten. Padahal, pada saat itu Bank Pundi dalam keadaan banyak masalah. “Contoh ketika peralihan menyisakan kredit mikro macet itu di atas (Rp) 3.7 triliun,” ucapnya.

Macetnya kredit mikro pada saat masih Bank Pundi salah satunya, disebabkan oleh banyaknya barang jaminan bodong. Misalnya, ada kuburan dijadikan jaminan. “Maka yang dibutuhkan (Bank Banten) saat ini adalah penambahan modal untuk kecukupan modal, agar kredit macet ini bisa ditutupi atau dibayarkan kepada dana pihak ketiga dan atau investor lain,” ujarnya.

Akan tetapi, kredit macet tersebut sudah perlahan diselesaikan oleh Bank Banten hingga hanya menyisakan Rp 1.7 triliun. “Padahal yang macet warisan Bank Pundi, hari ini perlahan diselesaikan Bank Banten dan ditarik,” katanya.

Peralihan

Selain memberikan penyertaan modal, pemprov juga perlu menjadikan Bank Banten sebagai daerah, atau tak lagi di bawah naungan PT BGD. Peralihan ini membutuhkan peraturan daerah (perda). “Karena sekarang belum bank daerah, tapi bank PT BGD,” tuturnya.

Terkait adanya ketentuan yang mensyaratkan bahwa jika ingin menjadikan Bank Banten daerah, maka pemprov minimal harus memiliki saham 71 persen. Menurutnya hal tersebut bukan persoalan, pemenuhan saham menjadi 71 persen bisa dipenuhi seiring dengan perjalannya waktu. Sebab, dalam peraturan tersebut disebutkan pemenuhan saham minimal menjadi bank daerah diberikan kelonggaran sampai lima tahun. “Kalau tak dana untuk memenuhi 71 persen, bisa step by step,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here