APBD Banten 2020, Dana Ponpes Ditetapkan Rp 30 Juta

SERANG, (KB).- DPRD Banten telah mengesahkan APBD Banten 2020 pada rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (19/11/2019). Dalam dokumen anggaran tersebut, terdapat dana bantuan untuk ponpes se-Banten sebesar Rp 30 juta per ponpes.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, besaran dana ponpes yang disahkan DPRD Banten sesuai dengan pengajuan Pemprov Banten. Dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan ponpes, salah satunya perbaikan sarana dan prasarana. “(Rp) 30 juta diajukan. Sudah disepakati,” katanya saat ditemui usai paripurna.

Mekanisme penyaluran dana bantuan ponpes 2020 berbeda dengan bantuan serupa pada tahun anggaran 2018. Pada tahun 2020 penyalurannya dilakukan ke masing-masing ponpes. Sementara pada tahun 2018 melalui Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP). “Penyalurannya langsung,” ujarnya.

Terkait jumlah ponpes penerima secara keseluruhan, mantan Wali Kota Tangerang ini, belum memastikannya. Dia mengatakan jumlahnya masih dalam tahap verifikasi. Menurut ketentuan, ponpes penerima harus berbadan hukum. “Masih diverifikasi. Masih belum, kita verifikasi. Ada yang 3.000, syaratnya kan berbadan hukum,” ucapnya.

Ketua DPRD Banten Andra Soni membenarkan, dana bantuan ponpes yang dialokasikan pada APBD Banten 2020 sebesar Rp 30 juta per ponpes. “Catatan kita ke depan bisa lebih besar lagi, kemudian lebih dioptimalkan angkanya. Bisa jadi sebuah legasi kenangan, berupa barang, kelas dan lain-lain. Ini sudah kita lakukan proses awal perencanaan sudah disepakati kedepannya bisa lebih besar,” ujarnya.

Dana bantuan ponpes merupakan bentuk kehadiran Pemprov Banten dalam membantu pengembangan pendidikan Islam. “Namun kita melihat kurang maksimal kalau angkanya besarannya sebesar itu (Rp 30 juta). Pesantren kita banyak ini bisa dapat, tapi jumlahnya maksimal,” ucapnya.

Politisi Gerindra ini mendorong agar dana bantuan ponpes pada tahun anggaran yang akan datang lebih besar. “Saya bilang ke depan angkanya harus lebih besar. Idealnya berapa bisa tanya ke pesantren ke kiai, nanti bisa kita usulkan,” tuturnya.

Pendapatan daerah

Juru bicara Banggar DPRD Banten Muhlis menuturkan, pendapatan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp 12,69 triliun. Terdiri atas PAD sebesar Rp 8,154 triliun yang terakumulasi dari pjak daerah sebesar Rp 7,748 triliun, retribusi daerah Rp 20,7 miliar, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 51,5 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 334,4 miliar.

Kemudian ditambah dana perimbangan Rp 4,44 triliun yang terdiri atas dana bagi hasil pajak atau bukan pajak Rp 510,56 miliar, dana alokasi umum Rp 1,159 triliun, dana alokasi khusus Rp 2,334 triliun, dana insentif daerah Rp 44,3 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 6,2 miliar.

Belanja daerah pada APBD 2020 Rp 13,21 triliun, meliputi belanja tidak langsung Rp 8,243 triliun, belanja pegawai Rp 2,53 triliun, belanja hibah Rp 2,37 triliun, belanja bantuan sosial Rp 80,9 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten/kota Rp 2,78 triliun, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, parpol Rp 522,3 miliar, dan belanja tak terduga Rp 45 miliar,” katanya.

Kemudian belanja langsung Rp 4,97 triliun. Dengan demikian, APBD 2020 masih menyisakan surplus atau defisit Rp 605 miliar. “Pembiayaan daerah Rp 605 miliar, penyertaan pembiaayaan daerah Rp605 miliar dan silpa Rp 605 miliar,” ucapnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here