Selasa, 11 Desember 2018

APBD Banten 2019, Bantuan Bank Banten Kembali Diusulkan

SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana mengusulkan penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun anggaran 2019. Jumlah penyertaan modal tersebut kurang lebih sekitar Rp 200 miliar.

Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) membenarkan pemprov berencana mengusulkan penyertaan modal untuk Bank Banten, jika pada APBD 2019. “Ada (penambahan) Rp 800 miliar. Termasuk (Bank Banten) itu juga kita bahas dengan dewan (DPRD Banten). Kita sinkronkan dengan dewan, silpa kita berapa APBD kita berapa,” ujarnya, Jumat (26/10/2018).

Untuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2019 sendiri, kata WH, masih dalam pembahasan. Targetnya APBD tahun anggaran 2019 sudah bisa berjalan pada November tahun ini. “Sedang kita bahas. Target (berjalan) November,” katanya.

Pj Sekda Banten, Ino S Rawita mengatakan, rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2019 masih dalam tahap perbaikan-perbaikan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih menunggu nota komisi dari DPRD Banten. “Kalau (nota) masuk nanti akan digabungkan dengan kita. Berapa total kebutuhan? Berapa total anggaran? Kita atur bersama. Kalau dari OPD udah masuk semua,” ucapnya.

Ia melihat ada kemungkinan penambahan anggaran pada APBD tahun anggaran 2019. Namun demikian, TAPD akan menyesuaikannya dengan anggaran yang tersedia. “Ada kemungkinan naik, juga dari struktur yang ada. Tapi itu bergantung adanya uang. Permintaan banyak, tapi prioritas mana dulu. Itu juga sesuai apa yang diharapkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Kalau dari OPD banyak masukan, kita masih nunggu dari komisi,” tuturnya.

Sekretaris TAPD Banten, Mahdani menjelaskan, secara garis besar pembahasan RKUA PPAS 2019 masih fokus pada tiga program prioritas Pemprov Banten, yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang infrastruktur, pemprov melalui dinas PUPR akan menyelesaikan pembangunan jalan provinsi yang masih tersisa yakni sekitar 86 kilometer yang ditargetkan selesai pada 2019 mendatang.

”Sedangkan untuk bidang kesehatan, pemprov menganggarkan untuk pengadaan lahan dan pembangunan fisik seperti pembangunan Rumah Sakit Jiwa, pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Tipe D di Cibaliung Kabupaten Pandeglang dan di perbatasan Banten dengan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat serta pembangunan panti rehabilitasi narkoba,” katanya.

Pada bidang pendidikan sendiri, Pemprov Banten akan menaikkan besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari sebelumnya Rp 3.750 per siswa menjadi Rp 5,4 juta per siswa pada 2019.”Bosda untuk siswa SMK lebih besar yakni Rp 5,4 juta dan SMA Rp 5 juta. SMK lebih besar karena kejuruan jadi kebutuhannya lebih tinggi,” kata Mahdani. (SN)*


Sekilas Info

Pemkot Serang Gelar Pawai Panjang Mulud

SERANG, (KB).- Pemerintah kota (Pemkot) Serang menggelar pawai panjang mulud yang diikuti oleh seluruh organisasi perangkat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *