Sabtu, 17 November 2018

APBD 2019, Pemprov Kembali Usulkan Penyertaan Modal Bank Banten

SERANG, (KB).- Selain pada APBD Perubahan 2018 senilai Rp 175 miliar, Pemprov Banten juga mengusulkan penambahan penyertaan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk (Bank Banten) pada APBD 2019 sebesar Rp 125 miliar. Penyertaan modal untuk Bank Banten telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013.

Dalam pasal 4 perda tersebut, Pemprov Banten diwajibkan memberikan penyertaan modal kepada Bank Banten melalui PT Banten Global Development selaku induk perusahaan. Besaran penyertaan modal yang disebutkan sebanyak-banyak Rp 950 miliar. Penyertaan modal diperlukan untuk kepentingan investasi pembentukan Bank Banten dan atau modal kerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemprov Banten telah mengeluarkan anggaran untuk Bank Banten lebih Rp 600 miliar saat pembentukan Bank Banten. Dengan demikian, sisanya berarti Rp 325 miliar. Untuk menutupkan sisa kewajiban, pada Perubahan APBD 2018 senilai Rp 175 miliar.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Mahdani mengatakan, penyertaan modal telah tertuang dalam kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (RKUA PPAS) APBD 2019. Dokumen keuangan ini sendiri telah disepakati DPRD. ”Bank Banten masih. Diusulkan Rp 125 miliar di 2019,” katanya, Selasa (6/11/2018).

Setelah melalui proses perumusan, KUA PPAS APBD 2019 telah disepakati. Kesepakatan itu juga berarti nota Komisi II dan Komisi IV DPRD Banten telah masuk. ”Sudah, kalau enggak ketemu mah engga sepakat kemarin (Sabtu, 3/11/2018),” ucapnya.

Atas kesepakatan tersebut, saat ini pihaknya bersama Unit Layanan Pengadaan (ULP) sedang mempersiapkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan penyusunan dokumen lelang ”Artinya anak ULP saya perbantukan ke OPD untuk memperlancar nyusun SIRUP, nyusun dokumen lelang,” katanya.

Penjabat (Pj) Sekda Banten, Ino S Rawita membenarkan, penyertaan modal kepada Bank Banten masih muncul di RKUA PPAS APBD 2019. Namun demikian, pihaknya akan berkonsultasi dengan KPK dari sisi hukum. ”Tapi tetap nanti pelaksanaannya menunggu advice (nasihat) dari KPK. Secara normatif kita menyiapkan, peluncurannya diberikan atau tidaknya bergantung nanti rekomendasi KPK,” ujar mantan Pjs Bupati Lebak ini. (SN)*


Sekilas Info

Jika Tetap di Rp 40 Miliar, Pemkab Serang akan Mengembalikan Bankeu

SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tetap akan mengembalikan bantuan keuangan (Bankeu) dari provinsi jika tetap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *