Selasa, 19 Februari 2019
Breaking News

APBD 2019 Diparipurnakan, Tukin Pejabat Pemprov Banten Diusulkan Naik

SERANG, (KB).- Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) atau tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Pemprov Banten tahun 2019 diusulkan naik. Besaran tunjangan setiap jabatan dan golongan bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga belasan juta rupiah atau naik signifikan dibanding tahun 2017-2018.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten, Mahdani mengatakan, besaran kenaikan tukin tahun 2019 berdasarkan hasil analisa jabatan yang dilakukan Biro Organisasi Setda Banten. “Bervariasi kenaikannya. Itu sesuai hasil analisis cakupan kerja, analisa jabatan, beban kerja. Biro organisasi menyusun itu kemudian dibawa BKN (Badan Kepegawaian Negara),” kata Mahdani, Senin (12/11/2018).

Ia menjelaskan, analisis tersebut kemudian menentukan kelas-kelas setiap pejabat atau golongan. “Jadi ada grade-nya bentuknya angka, tidak langsung ini staf sekian, pejabat sekian. Ada hitung-hitungannya. Makanya, antara OPD dan biro bervariasi. Ada sama-sama staf tapi di bagian keuangan kan lebih gede,” ujarnya.

Menurut Mahdani, kepastian besaran tukin tersebut ditentukan setelah RAPBD 2019 disahkan. Rencananya, nota pengantar Raperda APBD 2019 akan disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim pada Selasa (13/11/2018) pukul 14.00 WIB. Nanti dibahas lagi di paripurna kan, ucapnya.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan Gubernur Banten Wahidin Halim menjanjikan kenaikan tukin pada 2019. Menurutnya, kenaikan tukin tersebut harus disertai dengan etos kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kenaikan tukin tersebut harus diganjar dengan komitmen pegawai untuk mengoptimalkan kinerja. Enggak perlu terima kasih ke gubernur, dikirimin pisang, dikirimin lemeung, enggak perlu. Cuma (katakan) terima kasih gubernur, berarti saya janji akan bekerja dengan baik. Begitu janjinya. Dan tukin jangan disalahgunakan, tapi untuk keluarga,” tutur WH, saat memimpin apel beberapa waktu lalu.

Informasi yang diperoleh Kabar Banten, sebelumnya besaran tunjangan diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 15 Tahun 2017 tentang Standar Tarif TPPNS Pemprov Banten Tahun Anggaran 2017. Pada 2018, besaran tunjangan masih mengacu pergub tersebut. Rinciannya, pejabat Eselon I (sekda) sebesar Rp 75 juta. Pada 2019, akan naik menjadi Rp 76,5 juta.

Kenaikan yang cukup fantastis terjadi pada pejabat Eselon II/a yaitu asisten daerah semula Rp 41 juta menjadi Rp 55 juta, staf ahli gubernur semula Rp 36,5 juta menjadi Rp 40 juta. Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Bapenda semula sebesar Rp 41 juta menjadi Rp 55 juta. Sementara, Kepala SKPD lainnya semula Rp 32 juta menjadi Rp 47 juta. Berikutnya, Eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum dan Biro Adpem yang semula Rp 27,5 juta menjadi Rp 40 juta, dan lainnya semula Rp 23,5 juta menjadi Rp 28 juta. Selanjutnya pejabat Eselon III/a semula Rp 21 juta menjadi Rp 30 juta.

Jabatan tersebut meliputi Sekretaris Bappeda/Inspektorat/BPKAD/Bapenda dan Kabag Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Inspektorat Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat serta Kabid Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda. Kemudian, pejabat Eselon III/b sebesar Rp 16 juta menjadi Rp 26 juta.

Pejabat Eselon IV/a meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Bapenda Rp 20 juta. Sementara SKPD lainnya Rp 19 juta, Kepala Sekolah Rp 14 juta. Sebelumnya, seluruh pejabat Eselon IV/a mendapat tunjangan Rp 13,5 juta. Selanjutnya pejabat Eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp 13,5 juta. Jabatan fungsional umum golongan IV/d dari sebelumnya Rp 9 juta menjadi Rp 9,5 juta, golongan IV/c dari Rp 8,5 juta menjadi Rp 9,250 juta, golongan IV/b dari Rp 8,250 juta menjadi Rp 9 juta, golongan IV/a dari sebelumnya Rp 8 juta menjadi Rp 8,750 juta.

Golongan III/d semula sebesar Rp 3 juta menjadi Rp 8,50 juta, golongan III/c semula Rp 6,5 juta menjadi 8,25 juta, golongan III/b semula Rp 6 juta menjadi Rp 8 juta, dan golongan III/a semula Rp 5,5 juta menjadi Rp 7,9 juta.
Kemudian, golongan II/d sebelumnya Rp 5 juta menjadi Rp 6,1 juta, golongan II/c dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 6 juta, golongan II/b dari Rp 4 juta menjadi Rp 5,9 juta, dan golongan II/a dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 5,8 juta.Sementara untuk golongan I/d sampai I/a besarnya sama yaitu Rp 5 juta. Sebelumnya golongan I/d Rp 3 juta, golongan I/c Rp 2,75 juta, golongan I/b Rp 2,5 juta, golongan I/a Rp 2,250 juta. (RI)*


Sekilas Info

PEMBERITAHUAN RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK PENAMBAHAN LAJUR KE-4 JALAN TOL TANGERANG-MERAK TAHAP II DAN TAHAP III

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN SEKRETARIAT DAERAH Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *