Antisipasi Penghapusan Oleh Pemerintah Pusat, BKPSDM Kabupaten Serang Data Ulang Honorer

SERANG, (KB).- Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang melakukan pendataan ulang untuk jumlah honorer yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penghapusan tenaga honorer dari pemerintah pusat.

Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Mohamad Ishak Abdul Rauf mengatakan, untuk jumlah honorer di Pemerintah Kabupaten Serang saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan kembali.

“Ini dalam pendataan, kalau untuk K2 (Honorer kategori II) sekitar 1.000 orang tapi ini dalam pendataan. Karena kadang kadang yang dibiayai masing-masing OPD (Organisasi perangkat daerah) itu banyak seperti guru, itu ada biaya dinas dan insentif bupati apakah itu masuk (honorer) atau tidak. K1 sudah habis semua diangkat. Kalau K2 paling banyak di dindik dan dinkes,” katanya kepada Kabar Banten, Selasa (28/1/2020).

Ishak mengungkapkan, untuk di Kabupaten Serang pihaknya belum mendapatkan informasi jelas terkait kategori honorer.

“Karena kita tidak kenal namanya honorer. Yang kita tahu sekarang ASN, PNS (Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil) dan P3K (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). P3K belum dilaksanakan,” ujarnya.

Ishak mengatakan, kemungkinan honorer yang dimaksud pemerintah pusat yakni yang memiliki NIK yang sudah masuk ke pusat atau honorer kategori II (K2). Dirinya mengaku sempat khawatir akan adanya rencana penghapusan tenaga honorer dari pusat beberapa waktu lalu, sebab jika dihapuskan Kabupaten Serang masih kekurangan banyak tenaga.

“Karena PNS kita masih kurang jadi akan berpengaruh,” ucapnya.

Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, perbandingan jumlah guru dan siswa di Kabupaten Serang sangat jomplang. Sehingga pihaknya mengambil kebijakan guru dari honorer yang di SK kan dan mendapat insentif bulanan.

Adanya informasi pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer akan diperjuangkan oleh dirinya melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ke pusat.

“Kalau dihapuskan bagaimana kekurangan guru kita karena kekurangan mencapai 700 orang itu yang di SK kan belum lagi diluar itu,” katanya.

Menurut Tatu, pendidikan akan menjadi persoalan nantinya karena jumlah guru akan berkurang. Ia berharap, apa yang disampaikan ke pusat bisa jadi kebijakan pemerintah pusat.

“Karena K2 honorer itu kita murni dari APBD (Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah) insentifnya kami sangat membutuhkan. Kami akan mempertahankan, kalau dihilangkan kami tidak sanggup mengatasi pembelajaran SD dan SMP. Kami akan layangkan (surat) ke pusat agar tidak dihapus karena insentif dari APBD. Kita sampaikan jumlah siswa dan guru yang ada, jumlah rasio guru PNS tidak masuk,” tuturnya. (DN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here