Antisipasi Kampanye Hitam di Pilkades, Polresta Tangerang Turunkan Personel Khusus

TANGERANG, (KB).- Mencegah terjadinya kampanye hitam (black campaign) di Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang pada Ahad (1/12/2019), Polresta Tangerang akan menurunkan personel kepolisian khusus.

Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan, personel khusus yang ditugaskan akan langsung menindak jika ditemukan kampanye hitam. Karena, kata dia, kampanye, adalah ajang memperkenalkan diri bukan menjelek-jelekkan lawan.

“Kampanye itu mempromosikan diri, bukan menjelekkan apalagi memfitnah orang lain,” ujarnya, Kamis (21/11/2019).

Ia menuturkan, selain merupakan tindak pidana, kampanye hitam, adalah pemicu terjadinya konflik. Menurut dia, calon kades yang menjadi korban kampanye hitam, pasti tidak akan terima.

Jika sudah begitu, ucap dia, besar kemungkinan pendukungnya akan melakukan perlawanan. Oleh karena itu, mantan Kapolsek Jatiuwung tersebut menekankan para calon kades dan pendukungnya tidak melakukan kampanye hitam.

Selain itu, dia memastikan, bahwa kepolisian akan memproses hukum pelaku kampanye hitam pada ajang Pilkades Kabupaten Tangerang yang akan digelar Ahad (1/12/2019) mendatang. Tindakan tegas, ucap dia, diterapkan, untuk memastikan masa kampanye Pilkades tidak digunakan untuk menebar fitnah.

“Kampanye hitam itu fitnah dan fitnah itu, adalah tindak pidana,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia berpesan, jika ada calon kades yang menjadi korban kampanye hitam, agar tidak mengerahkan massa, melainkan membuat laporan ke kepolisian.

“Saya mengimbau, jauhi fitnah, jauhi kampanye hitam, kampanye yang negatif. Manfaatkan masa kampanye untuk mengenalkan diri kepada pemilih,” katanya.

Tahapan kampanye pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan dimulai pada Senin hingga Rabu (25-27/11/2019). Ia menuturkan, masa kampanye merupakan salah satu momen.

Apalagi, menurut dia, lingkup kampanye hanya tingkat desa, sehingga dimungkinkan terjadinya interaksi langsung antar-calon kades dan pendukungnya.

Diketahui, jumlah desa yang akan menggelar pilkades di wilayah hukumnya berjumlah 91 desa. Namun, ujar dia, satuan tugas (Satgas) akan disebar ke seluruh desa, agar upaya mendeteksi perjudian bisa lebih maksimal.

Oleh karena itu, dengan membentuk satgas tak lain untuk mencegah dan menindak praktik perjudian pada gelaran pilkades. Satgas yang dibentuk merupakan gabungan dari Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) dan Satuan Intelejen Keamanan (Intelkam). (DA)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here