Antara Zonasi dan Hak Asasi

Oleh : Sumarso

Ada hal baru dalam sistem penerimaan siswa baru atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu dengan berlakunya sistem Zonasi. Aturan ini berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pemberlakuan aturan tentang zonasi dalam pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, terutama para orang tua yang mempunyai anak yang akan melanjutkan sekolah. Pihak yang diuntungkan dengan aturan zonasi ini adalah pihak sekolah yang sebelum adanya aturan tentang zonasi, bisa dikatakan tidak diminati oleh calon peserta didik. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak orang tua atau siswa yang ingin melanjutkan kesekolah yang dinilai bagus dan memiliki prestasi, akan tetapi terganjal kaena sekolah yang dimaksud berada diluar zona atau wilayah tempat tinggal siswa.

Memang dalam aturan tersebut siswa bisa memilih atau mendaftar disekolah di luar zonasi melalui jalur prestasi dan jalur kepindahan domisili orang tua, akan tetapi peluang itu dirasa berat. Padahal siswa berhak mendapat pendidikan yang bermutu disekolah yang diinginkan seperti diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut : setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Bab IV, Pasal 5, Ayat 1, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kemudian pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan : orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Sebenarnya aturan zonasi memiliki semangat dan tujuan yang baik, tetapi menurut penulis, hal itu akan terwujud bila telah memenuhi berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan meliputi 8 standar yaitu : a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi lulusan; d. standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan h. standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut harus terpenuhi bila menginginkan pembelajaran dan pendidikan bisa berjalan dengan baik.

Kita coba melihat dengan jujur sekolah-sekolah di Banten. Ada disparitas antara sekolah yang ada Kabupaten/Kota di Banten. Paling mudah atau yang bisa dilihat kasat mata adalah bentuk fisik gedung sekolah atau sarana dan prasarana yang ada. Bandingkan, maaf, antara sekolah yang ada di Kota Tangerang Selatan dengan sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang, misalnya. Belum lagi dengan standar yang lain. Itu bila dilihat cakupan di provinsi.

Bila kita lihat di tingkat kabupaten/kota, kita juga harus jujur bahwa masih ada kesenjangan mutu sekolah antara sekolah yang berada di kecamatan yang berdekatan dengan ibu kota kabupaten/kota dengan sekokah yang ada di kecamatan yang jauh dari pusat kota bila dilhat dari fisik dan sarana prasarana sekolah. Belum lagi dengan standar yang lain seperti standar pendidik dan tenaga kependidikan. Karena secara kenyataan masih ada sekolah di kecamatan yang jauh dari pusat kota, yang guru PNS-nya hanya satu orang, bahkan ada yang belum memiliki guru PNS.

Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Guru-guru honorer yang ada pun banyak yang tidak sesuai latar belakang lulusan pendidikannya dengan mata pelajaran yang diajarkannya. Banyak sekali masalah yang masih dihadapi terkait dengan pemenuhan standar nasional pendidikan.

Hal inilah yang oleh orang tua siswa atau masyarakat sebagai pengguna tentunya akan berpikir dan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih sekolah untuk putra-putrinya. Tentu orang tua tidak rela bila anaknya terpaksa harus sekolah di sekolah yang secara jelas-jelas misalnya tidak menunjukan sekolah yang memiliki kualitas yang baik. Hanya karena aturan zonasi orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Artinya aturan zonasi bisa diterapkan apabila mutu pendidikan yang ditandai dengan ketercapaian standar nasional pendidikan sudah merata di semua sekolah, disemua kecamatan, dan semua kabupaten, lebih luas lagi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan

Salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan mutu sekolah adalah standar pembiayaan, yang terkait dengan pendanaan pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 disebutkan bahwa : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Artinya pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen. Pada kenyataannya berapa persenkah pemerintah daerah sekarang telah menganggarkan untuk sektor pendidikan di daerah?

Selama ini sekolah-sekolah negeri terutama jenjang SD dan SMP hanya mengandalkan BOS regular yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai sumber pengelolaan sekolah. Hal ini mugkin tidak dialami oleh SD dan SMP yang ada di kabupaten/kota yang sudah maju dan besar dalam hal Pendapatan Asli Daerah-nya.

Kita tahu bahwa BOS sudah diatur dengan petunjuk teknis bagaiman BOS tersebut di gunakan. BOS hanya cukup untuk kegiatan operasional sekolah, bahkan banyak sekolah yang merasa kurang bila hanya mengandalkan dana BOS. Bila melihat UUD 1945 dalam Pasal 31 ayat 4, seharusnya daerah harus memberikan bantuan untuk mencukupi kekurangan dana BOS pusat tersebut, atau sering kita dengar dengan istilah BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Sekali lagi kita bertanya, apakah daerah juga sudah melakukan itu? Sekolah sebenarnya juga diperbolehkan menggali pendanaan dari partisipasi atau bantuan dari masyarakat. Akan tetapi banyak sekolah yang masih enggan atau bahkan tidak mau untuk menggali potensi itu karena banyak pengalaman yang pada akhirnya membawa masalah, terutama masalah hukum, karena dianggap melakukan pungutan liar.

Aturan Pelaksanaan di Daerah

Pemerintah pusat sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah. Salah satu contoh adalah diberlakukannya sistem redistribusi guru pada tahun 2011, dan tidak tanggung-tanggung pemerintah mengeluarkan peraturan bersama lima menteri. Peraturan tersebut diterbitkan dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011, dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Akan tetapi sekali lagi kita harus jujur bahwa pada tataran pelaksanaan di daerah, peraturan bersama itu tidak efektif kalau tidak mau dikatakan mandul. Hasilnya bahwa sekarang sebaran guru PNS masih belum merata disetiap sekolah disetiap daerah, karena guru PNS diluar Kementerian Agama masih menjadi milik pemerintah daerah. Sehingga urusan mutasi, pengangkatan, bahkan pemberhentian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Peraturan apapun yang menyangkut guru PNS yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak akan efektif pelaksanannya apabila tidak ada kemauan daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk memperkuat dan mengeksekusi peraturan dari pusat tersebut. Artinya peningkatan mutu pendidikan di daerah juga perlu sebuah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk mengefektikan peraturan dari pusat tersebut.

Kreatifitas dan Inovasi Sekolah

Langkah berikutnya menurut penulis adalah langkah yang bisa diambil oleh sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sehingga akan menarik minat masyarakat atau orang tua siswa untuk menyekolahkan disekolah tersebut. Kepala sekolah sebagai top manajer di sekolah harus memiliki kreatifitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan nilai jual sekolah kepada masyarakat. Kepala Sekolah beserta semua warga sekolah harus bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di sekolah. Hal ini sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dimiliki seorang kepala sekolah salah satunya adalah kompetensi kewirausahaan.

Bila sekolah mampu mengembangkan kreatifitas dan inovasi, bukan mustahil peningkatan mutu sekolah dapat dicapai, dan pemerataan mutu pendidikan akan tercapai pula. Bila hal itu sudah terwujud maka orang tua atau masyarakat sebagai pengguna tidak akan memiliki kekhawatiran dan keraguan untuk menyekolahkan anaknya dimanapun, karena sudah memiliki keyakinan bahwa mutu sekolah semua sama. Bila hal tersebut sudah terealisasi maka pemberlakuan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tidak akan dipermasalahkan oleh orang tua siswa. Ingat bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Semoga. (Penulis adalah Praktisi dan Pemerhati Masalah Pendidikan Tinggal di Pandeglang)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here