Angka Perceraian di Serang Capai Ribuan

SERANG, (KB).- Angka perceraian di wilayah Serang, termasuk kota selama pandemi Covid-19 mencapai 2.000 lebih kasus, dan sebagian masih dalam proses. Rata-rata perceraian diakibatkan oleh perekonomian serta pertengkaran yang berakhir di meja hijau, bahkan kebanyakan usianya masih 30 tahun ke atas.

Ketua Pengadilan Agama Serang Buang Yusuf mengatakan, selama masa pandemi angka perceraian dan dispensasi pernikahan meningkat.

“Kalau yang bercerai ini kebanyakan karena perekonomian, kan banyak yang terkena PHK selama pandemi. Kemudian pertengkaran antara suami dan istri hingga akhirnya menggugat,” katanya, Jumat (10/7/2020).

Latar belakangnya sendiri, ia menjelaskan, kebanyakan penyebabnya dari faktor ekonomi, bertengkar dan adanya perselisihan.

“Kemudian yang lebih banyak menggugat itu perempuan yang meminta perceraian. Jadi kasusnya itu memang perempuannya yang meminta ke PA,” ujarnya.

Sebelum laporan tersebut diterima, pihaknya juga mencoba untuk meredam dan berkomunikasi dengan yang bersangkutan.

“Tapi mau bagaimana lagi, kami nasehatin pun karena memang sudah parah, tetap saja menggugat. Karena kan kalau memang tidak parah tidak mungkin ke sini (PA),” ucapnya.

Selain perceraian, isbat nikah pun mengalami peningkatan, bahkan sejak adanya pandemi hingga akhir Juni tercatat sekitar 1.500 pasangan yang mendaftar.

“Iya, jadi memang tidak hanya angka perceraian saja yang meningkat. Isbat pun juga sama meningkatnya,” kata Buang.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan kantor urusan agama (KUA) dan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar angka proses perceraian berakhir dengan mediasi.

“Kami pun berusaha semaksimal mungkin agar proses ini berakhir dengan mediasi. Tapi karena memang konfliknya sudah parah,” ucapnya.

Sementara, kasus perceraian pada tahun lalu mencapai 5.000 kasus dengan berbagai latar belakang.

“Kasus perceraian cukup banyak, tahun lalu saja itu sampai 5.000. Kemudian kalau aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan perceraian itu harus ada izin dari kepala daerah dan Polres juga,” ujarnya. (Rizki Putri)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here