Anggota DPR Dorong Infrastruktur

LEBAK, (KB).- Anggota Fraksi PPP DPR RI asal daerah pemilihan Banten 1 (Pandeglang-Lebak) Iip Miftahul Choiry berjanji akan mendorong program infrastruktur untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Meski demikian, Iip menilai Lebak harus lebih mendapatkan bantuan anggaran infrastruktur besar dari pemerintah pusat, karena baru saja dinyatakan lepas dari julukan kabupaten tertinggal.

“Saya akan berjuang maksimal baik lewat fraksi maupun komisi untuk melobi program pembangunan pusat yang digulirkan ke daerah. Tentunya saya akan kawal program itu agar bisa masuk Lebak dan Pandeglang,” kata Anggota Fraksi PPP DPR RI Iip Miftahul Choir saat dihubungi Kabar Banten melalui telepon genggamnya, Senin (16/12/2019).

Selain program infrastruktur jalan, lanjut Iip, program lainnya seperti pendidikan dan kesehatan juga penting untuk masuk Lebak. Sebab, kabupaten yang baru saja lepas dari julukan tertinggal harus cepat menyelaraskan dengan kabupaten/kota maju dan berkembang di Indonesia.

“Kami optimistis, Lebak bisa terus berkembang pesat dan bisa sama dengan kabupaten/kota lainnya yang maju di Indonesia,” ujarnya.

Dibagian lain, Iip juga mendukung penuh langkah Lebak yang merupakan bagian asli dari wilayah Kesultanan Banten. Menurut Iip, hari jadi Kabupaten Lebak yang pertama ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1828.

Terdapat beberapa catatan sejarah penting yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan hari jadi wilayah Kesultanan Banten pada 19 Maret 1813, Banten dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yakni Banten Lor, Banten Kulon, Banten Tengah dan Banten Kidul.

Berdasarkan surat keputusan Komisi Jenderal Hindia Belanda waktu itu, tanggal 2 Desember 1828 ditetapkan pembagian wilayah karesidenan Banten menjadi 3 (tiga ) yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Setelah itu pada 14 Agustus 1925, merupakan penunjukan Kabupaten Lebak sebagai daerah pemerintahan yang berdiri sendiri berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda tanggal 14 Agustus 1925 dengan distrik wilayah Parungkujang, Rangkasbitung, Lebak Parahiang dan Cilangkahan.

Pada perkembangan selanjutnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No.18 Tahun 1986 tertanggal 22 Oktober 1986 tentang Hari Jadi Kabupaten Lebak.

“Selamat Hari Jadi Kabupaten Lebak yang ke-191, tahun 2015 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Namun pada tahun ini 2019 Lebak lepas dari daerah tertinggal tertuang dalam Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019,” ucap Iip.

Iip menilai, pembangunan Kabupaten Lebak harus masif dilakukan oleh pemerintah.”Ya hari ini Lebak sudah tidak lagi masuk ke daerah tertinggal, masyarakat Lebak harus bergembira dengan berita ini. Saya harap tahun depan Lebak bisa jadi peroncontohan bagi kabupaten/kota lain di Indonesia,” ujarnya. (EM/PG)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here