Anggaran TT Pemkab Pandeglang Mulai Diserap

PANDEGLANG, (KB).- Pemkab Pandeglang mengalokasikan anggaran dalam pos dana tidak terduga (TT) untuk kebutuhan yang bersifat darurat. Anggaran sebesar Rp 2,5 miliar tersebut sudah bisa diserap terhitung tadi pagi Jumat (20/3/2020).

Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita membenarkan soal anggaran tidak terduga yang ada di APBD 2020 tadi pagi sudah mulai bisa digunakan untuk kebutuhan darurat yang bersifat kepentingan publik.

“Sebetulnya anggaran ini memang sudah ada di APBD dan sewaktu-waktu bisa digunakan untuk kepentingan yang sifatnya emergency. Ya, seperti yang terjadi sekarang penyebaran virus corona, maka anggaran itu bisa diserap. Tentunya melalui mekanisme dan ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksananya,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada Kabar Banten saat dihubungi melalui telepon genggamnya.

Ia menjelaskan, rencana anggaran tersebut tidak saja untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus, namun juga untuk pengadaan sanitizer dan alat deteksi untuk mengetahui seseorang terpapar virus corona.

“Kita berharap semoga Pandeglang bisa aman dan terhindar dari penularan virus tersebut,” ujarnya.

Baca Juga : Pencegahan Virus Corona, Pemkab Pandeglang Siapkan Anggaran Rp 2,5 M

Ketua DPRD Pandeglang Udi Juhdi mendukung langkah bupati yang sudah sangat respons dan cepat melakukan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Ia menilai, penyerapan anggaran tidak terduga sangat penting, karena kejadian ini juga merupakan bencana.

“Kami mendukung langkah penggunaan anggaran TT untuk kepentingan publik dalam mengatasi dan mengantisipasi penyebaran virus corona,” ucapnya.

Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi PKS, Abdul Azis mendukung kebijakan pemerintah daerah yang telah menerbitkan keputusan siaga darurat penanganan dan pencegahan virus corona. Terlebih kesiapan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar dari dana TT sebagai bentuk responsif bupati.

“Iya, kalau diperlukan untuk revisi APBD dalam rangka pencegahan darurat. Hal itu nanti bisa ditindaklanjuti bersama antara pemerintahan eksekutif dan legislatif,” tutur Abdul Azis. (EM/IF)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here