Selasa, 20 Februari 2018

Anggaran Darurat Bencana Minim

PANDEGLANG, (KB).- Anggaran untuk penanganan kedaruratan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang, masih minim. Sebab dari total anggaran Rp 2,3 miliar tahun 2017, hanya sebesar Rp 100 juta untuk penanganan kejadian prabencana dan pascabencana. Hal itu dikatakan Kepala BPBD Pandeglang, Dadi Supriadi kepada Kabar Banten, Kamis (19/10/2017).

Sementara itu, dari alokasi anggaran sebesar Rp 2,3 miliar lebih banyak dialokasikan untuk belanja dasar, pembelian kendaraan operasional (Damkar), dan penanganan kedaruratan bencana. Sehingga, alokasi anggaran itu tidak akan mencukupi untuk menanggulangi seluruh kebutuhan yang ada di BPBD. Dia mengatakan, dengan minimnya anggaran tersebut dikhawatirkan berdampak pada optimalisasi penanganan bencana.

Apalagi saat ini memasuki akhir tahun yang diprediksi akan terjadi intensitas curah hujan meningkat.
“Ya memang anggaran untuk kedaruratan bencana masih sangat minim, hanya Rp 100 juta tahun ini, baik untuk penanganan saat bencana maupun pascabencana. Stok logistik kedaruratan bencana yang tersedia sudah mulai menipis,” kata Dadi. “Makanya, tahun depan kita usulkan anggaran yang lebih besar sekitar Rp 10 miliar. Karena masih banyak kebutuhan untuk penanggulangan bencana. Untuk perahu karet saja minim, hanya ada 4 unit dan yang satu kondisinya rusak,” ujarnya.

Untuk penanganan bencana yang bersifat insidentil, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas sosial (Dinsos), dan BPBD wilayah Banten yang merupakan bagian dari kerja sama antar daerah. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Selain itu, untuk program pembentukan desa tangguh bencana saja, baru terealisasi satu desa dari target 10 desa yang ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra). Anggaran tersebut senilai Rp 70 juta bersumber dari APBD.

Ia menjelaskan, kegiatan pembentukan desa tangguh bencana meliputi pelatihan mengenai penanggulangan dan antisipasi bencana. Artinya, masyarakat diberikan berbagai pemahaman dan pelatihan agar mereka bisa sigap jika terjadi bencana di wilayahnya. “Dalam rangka navigasi dalam kesiapsiagaan bencana. Mereka juga disiapkan alat komunikasi, sehingga bisa memudahkan jaringan informasi jika terjadi bencana,” ucapnya.

Menanggapi minimnya anggaran bencana, anggota DPRD Pandeglang, Dede Sumantri mengatakan, anggaran kedaruratan seharusnya ditambah. Sebab, letak geografis Kabupaten Pandeglang merupakan daerah rawan bencana, seperti banjir, longsor dan puting beliung. “Saya sangat mendorong penambahan anggaran penanganan bencana, karena saat ini anggaran itu masih minim,” tuturnya.
Pihaknya akan berusaha untuk menyampaikan penambahan anggaran bencana ke Pemkab Pandeglang. “Saya akan coba bawa aspirasi ini ke komisi. Mudah-mudahan, tahun depan anggaran bencana bisa lebih besar sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana di Pandeglang,” katanya. (PG)***


Sekilas Info

Zakat Profesi, Baznas Roadshow ke OPD

Memasuki awal tahun 2018, para pengurus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pandeglang roadshow ke sejumlah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *