Anggaran Baju Anggota DPRD Banten Lebih dari Setengah Miliar

SERANG, (KB).- Anggaran baju atau pakaian seragam untuk 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang baru lebih dari Rp 500 juta. Anggaran tersebut saat ini sudah disiapkan Sekretariat DPRD Banten.

Kasubag Rumah Tangga pada Sekretariat DPRD Banten Inu Sasongko menuturkan, masing-masing anggota dewan yang baru akan mendapatkan lima pakaian seragam. Rinciannya, pakaian sipil harian (PSH), pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian daerah dan olah raga.

“Itukan untuk anggota dewan, biasa tiap tahun ada,” katanya saat dihubungi wartawan melalui sambungan seluler, Senin (12/8/2019).

Saat ini, bahan untuk pakaian dewan baru sudah selesai uji laboratorium dan akan segera dibahas di Sekretariat DPRD Banten. Ia berharap proses lelang akan berlangsung Agustus 2019.

“Kalau bulan (lelang) ya secepatnya, mudah-mudahan Agustus ini bisa, itukan untuk anggota dewan baru,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemenang lelang sepenuhnya menjadi kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banten. Pihaknya hanya menyerahkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. “Ke ULP serahkan siapapun itu (pemenang) lelangnya,” ucapnya.

Sekretariat DPRD Banten EA Deni Hermawan mengatakan, sesuai dengan hak dan keuangan DPRD, anggota dewan yang baru akan mendapatkan PSH, PDH, PSR, PSL, pakaian daerah dan olah raga setelah melakukan sumpah dan janji.

Ia mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan anggaran untuk pembuatan pakaian seragam untuk dewan baru. Meski demikian, ia tidak hapal jumlah percisnya. “Sudah disiĆ pkan, jumlah percisnya saya tidak hapal,” ucapnya.

Sebelumnya, ia menuturkan, sebelum pelantikan anggota dewan baru pihaknya akan menarik kendaraan dinas (randis) dari pimpinan DPRD Banten saat ini. Ia menargetkan, penarikan berlangsung 25 Agustus 2019.

“Untuk nanti dipersiapan oleh pimpinan yang baru. Kalau pimpinan kan tidak menggunakan tunjangan transportasi. Anggota diberi tunjangan transportasi jadi tidak diberi kendaraan,” tuturnya.

Penarikan dilakukan dengan cara jemput bola. Sehingga pengumpulan bisa dilakukan dengan cepat. Mengingat waktu yang mepet. “Jadi posisi ini kita sesungguhnya sudah siap. Begitu surat dari KPU sudah muncul kami akan bersurat ke Kemendagri, dari Kemendagri nanti posisinya kita jemput,” ujarnya. (SN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here